Wapres Ma'ruf Amin Imbau TNI Polri Waspadai Kelompok Teroris Jelang Pemilu 2024

Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin meminta Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mewaspadai adanya kelompok teroris radikal menjelang Pemilu 2024.

"Saya minta kepada Kapolri dan Panglima TNI, dan kepala BNPT dalam rangka mewaspadai kemungkinan adanya kelompok teroris radikal terorisme," kata Wapres saat konferensi pers usai menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun ke-13 BNPT di Jakarta, Jumat (28/7/2023).

Baca Juga: Hadiri HUT BNPT Ke-13, Wapres Ma'ruf Amin Sampaikan 3 Poin Utama

Sementara itu, Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengatakan, dalam hal ini, Polri khususnya Densus 88, terus melakukan strategi yang berfokus pada pencegahan dan mengamankan.

"Selain itu, kami melakukan ini dalam menghadapi ancaman di beberapa event internasional antara lain KTT G20 dan KTT ASean kemarin dan alhamdulillah bahwa di event-event besar tersebut sesuai dengan arahan Bapak Presiden tidak terjadi letupan sekecil apapun," ujarnya.

Dia menegaskan, dalam menghadapi tahun politik, strategi tersebut masih terus dilakukan. Pasalnya, terdapat potensi yang digunakan oleh kelompok-kelompok yang terafiliasi dengan kelompok teror.

"Dengan kelompok teror menumpang terkait dengan potensi-potensi yang mereka bisa ikut khususnya pada saat terjadi perbedaan pendapat konflik. Apalagi, media [untuk menyebarkan radikalisme] itu menggunakan isu-isu SARA bisa lewat mana saja. Tentunya kami akan mengantisipasinya," tegasnya.

Baca Juga: Di Depan Lulusan IPDN, Wapres Ma'ruf Amin Minta ASN Muda Jadi Bagian Solusi Agenda Strategis Nasional

Panglima TNI Laksamana TNI, Yudo Margono, mengatakan, dalam menghadapi pemilu, khususnya yang berkaitan dengan masalah terorisme, pemerintah terus berkomitmen untuk melakukan tindakan pararel secara bersama-sama.

"Pendekatan sesuai SOP akan dilakukan dalam rangka penegakan hukum yang baik secara preventif maupun tindakan tindakan represif terhadap dengan hukum," tegasnya.