Lihat Video Rocky Gerung yang Sedang Viral, Refly Harun: Tentu Saja Tidak Boleh Menghina

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pakar hukum tata negara, Refly Harun memberikan respons atas viralnya sebuah video yang menampilkan Rocky Gerung tengah berpidato dan memberikan kata-kata kasar yang dilayangkan kepada Presiden Jokowi.

Tak lama usai video itu beredar, kelompok pendukung Jokowi, Barikade 98 mempolisikan Rocky Gerung atas ucapannya itu yang dinilai telah menghina seorang kepala negara.

Menurut Refly, sebenarnya tidak kali ini saja Rocky dipolisikan akibat sikap politiknya yang berseberangan dengan pemerintah.

"Rocky Gerung dipolisikan bukan kali ini saja, sudah berapa kali," kata Refly.

Sebagai doktor ilmu hukum, Refly pun memberikan pandangannya bagaimana kritik yang dilayangkan Rocky dilihat dalam kaca mata hukum tata negara.

"Ini coba dengan kepala dingin, tapi jangan punya semangat memenjarakan satu sama lain," tambahnya.

Refly menilai yang menjadi kritik Rocky itu adalah Jokowi sebagai presiden. Bukan Jokowi sebagai pribadi. Itu artinya, yang dilontarkan Rocky dalam sistem demokrasi biasa terjadi.

"Tentu saja tidak boleh menghina. Tapi kita harus bedakan antara jabatan dengan manusianya. Dalam prinsip berdemokrasi seseorang itu memegang jabatan maka dia harus siap jadi sasaran publik untuk dikritik," terangnya.

Ia membela Rocky, kalau dalam sistem presidential, jabatan presiden pasti akan menemui kritik dari publik. Berbeda dengan sistem kerajaan yang kekuasaan eksekutifnya diserahkan ke parlemen.

"Kita harus paham, antara jabatan dan pribadi. Kalau soal ngata-ngatain, Rocky itu bukan orang yang tidak pernah dikata-katain, lebih kasar dari itu saja saya kira pernah.

"Saya ingat ucapan Rocky, kalau pikiran, itu enggak perlu bersopan-sopan ria, kalau bersopan itu dalam tindakan. Rocky itu bukan orang kemarin sore yang mengritik pemerintahan, memang terkadang tipis antara penghinaan dan mengkritik. Itu bisa dibedakan dengan obyeknya, tentu yang dimaksud Rocky sebagai Jokowi itu pasti sebagai presiden, kepala negara/pemerintahan.