Waspada Bumi Sekarat, Jokowi Usul 2 Jurus Tekan Suhu Dunia di KTT G20 India

Warta Ekonomi, Jakarta -

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memaparkan sejumlah upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi peningkatan suhu bumi yang diprediksi akan terus meningkat dalam lima tahun ke depan di hadapan para pemimpin negara G20.

“Bumi kita tengah sakit, pada bulan Juli lalu, suhu dunia capai titik tertinggi dan diprediksi akan terus naik dalam lima tahun ke depan, ini akan sulit ditahan, kecuali dunia menghadangnya secara masif dan radikal,” ucap Jokowi, dalam pertemuan sesi pertama KTT) G20 India di New Delhi, India, dikutip Minggu (10/9/2023).

Baca Juga: Indonesia dan Singapura Jalin Kerja Sama Energi Rendah Karbon & Interkoneksi Listrik Lintas Batas

Jokowi menyampaikan bahwa percepatan transisi ekonomi rendah karbon menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan. Kepala Negara itu menilai hingga saat ini pelaksanaan penurunan emisi masih sangat terbatas.

“Komitmen pendanaan negara maju, masih sebatas retorika dan di atas kertas, baik itu pendanaan climate USD 100 miliar per tahun, maupun fasilitas pendanaan loss dan damage,” tutur Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi mengungkapkan bahwa saat ini negara-negara berkembang membutuhkan bantuan dalam bidang teknologi dan investasi hijau untuk mempercepat penurunan emisi di dunia.

“Kami negara berkembang, sangat ingin mempercepat penurunan emisi, tapi kami butuh dukungan untuk alih teknologi dan untuk investasi hijau,” katanya.

Kedua, Jokowi juga menuturkan bahwa pendanaan dalam percepatan penurunan emisi juga dinilai penting. Menurutnya, kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta harus dilanjutkan karena dinilai dapat menjadi pembawa perubahan yang besar untuk menurunkan emisi.

“Tahun lalu di Bali, Indonesia telah menginisiasi G20 Bali Global Blended Finance Alliance, skema Just Energy Transition Partnership (JETP) ini harus diperluas dan diperbesar,” ungkap Presiden.

Untuk itu, Jokowi menyebutkan bahwa dibutuhkan standar global seperti dalam hal pengelompokan kegiatan ekonomi dan bisnis untuk mencegah praktik greenwashing.

“Dibutuhkan standar global, seperti taksonomi untuk mencegah praktik greenwashing dan reformasi Bank Pembangunan Multilateral (MDB) harus merefleksikan representasi negara-negara anggotanya,” jelasnya.

Sebagai informasi, turut mendampingi Presiden Indonesia dalam pertemuan yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. 

Baca Juga: Tutup Forum ISF 2023, Kemenko Marves: Energi Positif untuk Agenda Berkelanjutan