Dorong Pemerintah Buat Regulasi Berpihak pada Masyarakat Pesisir, Susi Pudjiastuti: Zaman Saya …

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta pemerintah saat ini untuk mengeluarkan regulasi dan kebijakan yang berpihak pada masyarakat pesisir. Susi lantas membandingkan kebijakan pemerintah terkait pesisir saat ini dengan yang dilakukannya saat dia menjabat sebagai Menteri Kelautan.

“Kemudian seperti pengurusan izin. Zaman saya nelayan kapalnya di bawah 10 GT tidak usah izin-izin, tidak usah urus apa-apa. Saya pikir itu hal yang gila,” kata Susi usai memberikan paparan di Gelar Karya Revolusi Mental “Pesisir Tangguh Indonesia Maju” pada Rabu (13/9/2023).

Baca Juga: Kementerian Kominfo Paparkan Teknologi IoT untuk Perikanan Budidaya, Apa Tantangannya?

Sebab, menurut Susi, mengurus surat izin bagi nelayan kapal kecil cukup memakan biaya. Terlebih pemasukan yang didapat dari kapal kecil termasuk tak besar. “Sudahlah, kalau di bawah 10 GT paling penghasilannya kapal 2-5 GT itu Rp200 juta sampai 500 juta. UMK itu Rp4,5 miliar di Kemenkeu. Kenapa mereka harus izin-izin? Ngapain orang punya kapal 10-12 meter perlu izin? Negara merdeka berdaulat,” tuturnya. 

Untuk itu, Susi meminta Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy untuk mengakomodasikan aspirasi terkait hal ini dengan sektor pemerintah lainnya agar perizinan bagi kapal kecil dihapuskan.

Muhadjir juga berharap pemerintah memberikan kemudahan untuk melakukan kegiatan usaha bagi para nelayan. Pemerintah juga didesak untuk memproteksi wilayah usaha nelayan terutama laut dari kerusakan.

“(Kemudian), melindungi mereka dengan insentif bantu kredit atau akses permodalan,” ucap Susi.

Baca Juga: Buntut Polemik Peta Baru China, Indonesia Tegaskan Siap Percepat COC Laut Cina Selatan