Jor-joran Danai SDM dan Infrastruktur, Kemenkeu: Bukti Belanja APBN Berkualitas

Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Wahyu Utomo memaparkan bukti nyata belanja berkualitas (spending better) APBN yang telah dilakukan pemerintah dalam kurun sewindu ini. 

"Antara lain melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur. Kedua sektor tersebut menjadi kunci penting dalam mengakselerasi transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," ungkapnya, dalam media gathering Kemenkeu, di Puncak, Bogor, dikutip Rabu (27/9/2023).

Wahyu mengatakan, untuk mewujudkan SDM unggul, belanja pendidikan dalam kurun 2014-2022 misalnya telah berhasil menambah jumlah sekolah, mulai dari 1.500 SD, 4.900 SMP, dan 3.600 SMA/SMK.

Baca Juga: Antisipasi Guncangan, DJP Kemenkeu Punya Jurus Perkuat Penerimaan Pajak pada 2024

"Penambahan gedung sekolah juga diikuti dengan peningkatan rata-rata lama sekolah dari 7,85 tahun menjadi 8,87 tahun untuk anak perempuan dan dari 8,61 tahun menjadi 9,28 tahun untuk anak laki-laki," jelasnya.

Selanjutnya, dalam kurun waktu yang sama, belanja di bidang kesehatan terus dioptimalkan untuk meningkatkan produktivitas. Jumlah rumah sakit umum misalnya bertambah dari 1.855 rumah sakit menjadi 2.522 rumah sakit.

Penurunan prevalensi stunting juga tercatat cukup signifikan dari 37,2% di 2013 menjadi 21,6% di 2022. Selain itu, alokasi anggaran penanganan Covid-19 pada kurun 2020-2022 termasuk untuk vaksinasi juga berhasil mengeluarkan masyarakat dari tekanan pandemi. 

“Artinya selama ini pemanfaatan anggaran pendidikan, kesehatan, untuk mendukung sumber daya manusia yang unggul itu punya dampak positif. Perbaikan pada kualitas pendidikan, perbaikan pada kualitas dan layanan kesehatan,” ujar Wahyu.

Di samping itu, pemerintah juga fokus melakukan belanja berkualitas untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan melindungi daya beli masyarakat, baik melalui berbagai program perlinsos dan pemberian subsidi. 

Alhasil, tingkat kemiskinan tercatat menurun tajam dari 11.25% di 2014 menjadi 9,36% di 2023. Penurunan angka kemiskinan tersebut sejalan dengan semakin meningkatnya jangkauan program keluarga harapan (PKH) dari 2,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada 2014 menjadi 10 juta KPM di 2022. 

Sejalan dengan upaya memajukan kualitas SDM, pemerintah juga sadar untuk mewujudkan negara maju diperlukan infrastruktur memadai. Sebab itu, pemerintah terus menggenjot pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas, konektivitas, dan daya saing. 

Capaian tersebut bisa dilihat antara lain dari bertambahnya panjang ruas tol beroperasi dari 802 km di 2014 menjadi 2.687 km di 2022. Jumlah Pelabuhan dari 1.655 di 2014 bertambah menjadi 3.157 pelabuhan di 2022.

“Ini lagi-lagi bukti nyata bahwa pembangunan itu dilakukan dengan penuh kesungguhan. Anggarannya meningkat, diikuti juga dengan output dan outcome yang meningkat,” pungkasnya.

Baca Juga: TikTok Shop Raup Untung Besar di Indonesia, Kemenkeu Buka-bukaan Soal Pajaknya