Bangun Papua Mandiri dan Sejahtera, Wapres Minta Semua Pihak Terkait Berpedoman pada RIPPP

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pembangunan sebuah wilayah dapat berjalan dengan baik melalui program dan evaluasi, termasuk di Papua. Program, target pencapaian, serta evaluasi pembangunan di wilayah ini telah disusun dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022-2041. Oleh karena itu, untuk keberhasilan akselerasi pembangunan di Papua, seluruh pihak terkait harus memedomani RIPPP dengan baik.

“Saya minta segenap pihak untuk memedomani RIPPP, guna mewujudkan Papua mandiri, adil, dan sejahtera,” tegas Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin dalam keterangannya, Selasa (10/10/2023).

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, dalam RIPPP, terdapat langkah-langkah konkret dalam mewujudkan kesejahteraan di Papua. Hal itu seperti program Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif, yang didukung sejumlah kondisi perlu diakselerasi, termasuk aspek polhukam,” papar Wapres.

Baca Juga: Perkuat Ekosistem Syariah Berbasis Digital, Maruf Amin Tekankan Empat Poin Penting

Sebagai langkah awal dalam mengimplementasikan program-program tersebut, Wapres menekankan, adalah dengan dibangunnya praspem (prasarana pemerintahan) di 4 wilayah DOB.

“Saat ini Pemerintah Pusat bersama Pemda tengah mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan bagi berjalannya pemerintahan DOB, salah satunya pembangunan praspem DOB,” ujarnya.

Wapres menilai, pembangunan praspem pada DOB adalah bentuk kedekatan pemerintah dengan masyarakat. Ke depan, kedekatan ini diharapkan dapat langsung mengawal implementasi program yang telah direncanakan dan efektivitasnya di masyarakat.

“Untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat. Menteri terkait agar bersinergi dalam mengawal dan memastikan proses pembangunan praspem sesuai dengan target,” pungkas Wapres.

Wapres Sampaikan Pemerintah Terus Perkuat Peran Pengusaha Asli Papua

Wapres menekankan, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Salah satu tujuannya untuk meningkatkan peran serta usaha mikro dan usaha kecil, terutama bagi para pelaku usaha di Papua. Untuk itu, diperlukan penguatan peranan para pengusaha, khususnya di Papua, sebagai upaya dalam proses percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua.

“Pemerintah akan terus memperkuat peran serta pengusaha asli Papua,” ucapnya.

Lebih lanjut, Wapres menekankan pentingnya kerja sama dan kolaborasi antara para pemangku kepentingan, bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah di dalam menyukseskan sinergi peningkatan kontribusi para jajaran pengusaha tersebut.

“Pemerintah dan pemda tidak dapat berjalan sendiri. Untuk itu, dibutuhkan kerja sama dan kolaborasi dengan para pihak,” jelas Wapres.

“Pelaku usaha besar perlu bersinergi dengan pelaku usaha kecil untuk saling memberi keuntungan,” tambahnya.

Di sisi lain, Wapres menekankan pentingnya peningkatan kualitas dan kemampuan bagi para pelaku UMKM tersebut untuk dapat berdaya saing, tidak hanya di dalam negeri namun juga luar negeri. elain peningkatan kualitas, Wapres juga mengingatkan dalam mencetak pengusaha yang profesional diperlukan upaya peningkatan kapasitas anggota asosiasi di berbagai bidang.

“Pelaku UMKM serta industri mikro dan kecil perlu terus belajar meningkatkan daya saing untuk menciptakan komoditas lokal Papua yang mengglobal,” pinta Wapres.

Kepada jajaran pimpinan organisasi dan wirausaha yang telah memberikan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi di Tanah Papua.

“Saya mengapresiasi para pimpinan organisasi, dunia usaha, dan wirausaha yang telah menjalankan peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah, utamanya pembangunan ekonomi masyarakat Papua,” tutup Wapres.

Ketua DPD Apindo Papua Tulus Sianipar menyampaikan aspirasinya terhadap adanya lembaga pelatihan yang diperuntukkan bagi tenaga kerja di Papua, sehingga dapat meningkatkan kemampuan bagi para pekerja.

“Kami berharap agar kembali dihidupkan lembaga atau lembaga pelatihan jangka pendek untuk angkatan kerja, khususnya bagi tenaga kerja orang asli Papua,” ujar Tulus.

“Kita sama-sama tahu bahwa investasi ini bisa membuka akses, kemudian hasilnya sarana dan prasaran pendidikan yang bermuara pada kehidupan yang lebih baik, tambahnya.

Baca Juga: Maruf Amin Harapkan Peningkatan Kerja Sama Investasi hingga Pariwisata RI-TIongkok