Maruf Amin Instruksikan Langkah Strategis Percepatan Sarana Prasarana di Empat DOB Papua

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin memberikan arahan strategis mengenai upaya percepatan pembangunan Sentra Sarana dan Prasarana Pemerintah Provinsi di empat Daerah Otonom Baru (DOB) Papua saat rapat koordinasi (Rakor) Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau disebut juga Badan Pengarah Papua (BPP).

Wapres menginstruksikan para Menteri/Kepala Lembaga agar menyiapkan dan melaksanakan langkah strategis sesuai dengan kewenangannya untuk percepatan pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan di empat DOB.

“Menteri PUPR, Menteri ATR/Kepala BPN, beserta Pemda empat DOB agar menyelesaikan dengan segera proses pengadaan lahan hingga status clean and clear,” ujarnya dalam keterangannya, Rabu (11/10/2023).

Baca Juga: Perkuat Ekosistem Syariah Berbasis Digital, Maruf Amin Tekankan Empat Poin Penting

Hal ini, sambung Wapres, harus dilakukan dengan memanfaatkan agenda ekspos secara efektif untuk memastikan readiness criteria, pematangan lahan, dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Selain itu, identifikasi data mengenai kebutuhan infrastruktur pendukung, seperti air baku, jaringan listrik dan telekomunikasi, sarana pembuangan limbah, serta energi juga harus dilakukan.

“Kementerian Keuangan agar mendukung aspek pembiayaan, baik melalui percepatan proses administrasi maupun pendampingan bagi kementerian/lembaga/Pemda,” tuturnya.

Kemudian, kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan K/L terkait, Wapres menginstruksikan agar dapat memberikan pendampingan kepada Pemda dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Praspem.

“Pemda empat DOB agar menjalin koordinasi efektif dengan K/L dan Satgas terkait untuk kelancaran proses pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan di wilayahnya,” pintanya.

Kedua, dalam bidang keamanan, Wapres meminta Kapolri dan Panglima TNI agar segera melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan dalam pembangunan Polda, Korem, dan Kodim pada empat DOB.

“Hal ini untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, sekaligus memperkuat pengamanan warga sipil,” ujarnya.

Ketiga, kepada para Menteri/Kepala Lembaga/pejabat terkait lainnya, Wapres memberikan pesan khusus, termasuk kepada Menko PMK agar turut serta mengawal kebijakan percepatan pembangunan kesejahteraan Papua.

“TNI dan Polri agar memperkuat pengamanan bagi warga sipil. Jangan sampai ada wilayah yang tidak tersentuh oleh aparat keamanan,” pinta Wapres.

“Tegakkan hukum secara tegas dan terukur bagi pelaku aksi kekerasan. Kawal dengan baik pelaksanaan pembangunan di Papua,” imbuhnya.

Selanjutnya, kepada Mendikbudristek, Wapres meminta agar terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan di empat DOB Papua. Sedangkan kepada Menteri Keuangan, ia juga menginstuksikan agar segera menindaklanjuti dan mendukung kelembagaan BPP dari aspek regulasi dan aspek dukungan anggaran.

“Antara lain terkait hak keuangan dan fasilitas enam anggota BPP, Sekretaris Eksekutif BPP, dan Kepala Sekretariat BPP, serta dukungan pada Kelompok Kerja BPP,” ungkapnya.