204 Juta Data Pemilih Diduga Bocor Jelang Pilpres, Ini Penjelasan BSSN

Belakangan ini, ramai menjadi perbincangan terkait kasus dugaan kebocoran data dari sistem jaringan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebanyak 204 juta data Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam situs KPU dijual di dark web seharga 2 Bitcoin atau US$74.000 atau hampir Rp1,2 miliar.

Menanggapi kabar tersebut, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengatakan pihaknya telah melakukan forensik digital sebagai langkah penanganan dalam dugaan kasus kebocoran data yang dialami oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pihak BSSN menyebut langkah ini untuk mencari penyebab dari dugaan kebocoran data tersebut.

Baca Juga: Survei Y-Publica: Kepuasan Tinggi, Pilpres Berpotensi Dipengaruhi Suara Jokowi

“Dalam penanganan insiden siber yang terjadi di KPU, BSSN sedang melakukan analisis dan Forensik digital dari sisi aplikasi dan server untuk mengetahui root couse dari insiden siber yang terjadi,” kata Juru Bicara BSSN Ariandi Putra dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (1/12/2023).

Ariandi menyatakan terkait perkembangan penanganan dugaan kebocoran data ini nantinya lebih lanjut akan disampaikan secara langsung oleh KPU sebagai pemilik sistem elektronik terkait.

“Hasil investigasi serta perkembangan tindak lanjut dari dugaan insiden kebocoran data akan disampaikan langsung oleh KPU selaku penyelenggara sistem elektronik,” kata Ariandi.

Sebelumnya, pada Selasa (28/11/2023), Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan terus berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Siber Pemilu guna memastikan keamanan data pemilih pada Pemilu 2024.

Baca Juga: KPU Pastikan Semua Capres-Cawapres Tak Ada yang Mangkir Ikut Debat Pilpres

“Saat ini kami meminta bantuan dari Satgas Siber. Sekarang yang bekerja BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara),” ujar Ketua Divisi Data dan Teknologi Informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Betty Epsilon Idroos di Gedung KPU, Jakarta.