Jadi Seorang Pemimpin, Anies Baswedan Utamakan Prinsip Keadilan dalam Mengambil Keputusan

Calon Presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengungkapkan prinsip keadilan atau fairness merupakan pertimbangan utama ia dalam mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin.

Hal ini Anies ungkapkan dalam acara dialog yang diselenggarakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) pada Senin (11/12/23).

Anies awalnya mengungkapkan menjadi seorang pemimpin punya tugas utama yakni mengambil keputusan.

“Apa sih tugas utama pemimpin? Tugas utama adalah membuat atau mengambil keputusan. Saya rasa semua di sini adalah buisness leader yang tahu persis bahwa tugas utama Anda semua adalah mengambil keputusan. Pertanyaan selanjutnya how do you make decisions?” ujar Anies dalam pemaparannya.

Baca Juga: Anies Baswedan Masih Berjaya di Jakarta Menurut Survei Terbaru

Anies mengungkapkan dalam memimpin ia menerapkan 4 dimensi dalam mengambil keputusan. Pertama adalah Keadilan, kedua public interst, ketiga ilmu dan objektivitas, dan ke empat baru sial aturan.

Ia pun memberi contoh penerapan prinsip tadi yang mana menurutnya telah dilakukan selama bertugas sebagai Gubernur DKI Jakarta yakni soal upah buruh.

Ia menyinggung saat masa Covid-19 di mana ekonomi dan dunia usaha mengalami dampak yang besar. Menurutnya saat itu ia mengeluarkan arahan bahwa pengusaha yang memang terdampak Covid tidak diwajibkan menaikkan upah dan ambil jalan duduk bersama dengan para pekerja mengatasi masalah tersebut.

Di sisi lain, bagi sektor usaha yang tak mengalami dampak bahkan keuntungan seperti usaha masker yang saat itu naik permintaannya dan usaha sejenisnya, maka mereka harus tetap menaikkan upah sesuai arahan yang diberikan.

“Sektor yang terdampak negatif maka UMP nya tidak perlu naik bahkan bisa dibicarakan oleh buruh. Tapi sektor yang terdampak positif harus berbagi dengan buruhnya, itu pabrik masker dll booming saat itu, nggak fair kalau dia bilang hadapi covid,” jelasnya.

“Jakarta satu-satunya yang menerapkan itu, keadilan ini sangat prinsip, mungkin tidak sesuai regulasi tapi dalam prinsip saya ambil keputusan regulasi (aturan) itu nomor 4, nomor 1 keadilan, kedua public interest, ketiga commen sense. Itu pada saat 2021 disepakati 3,3 persen,” tambahnya.

Anies juga mengungkapkan pengusaha adalah mitra atau partner pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga: Anies Baswedan: Indonesia saat Ini Penuh dengan Ketidakadilan

Karenanya perlu adanya kolaborasi dengan fasilitas dan regulasi yang sama-sama bisa saling menguntungkan dan beri dampak positif untuk masyarakat.

“Kami melihat kolaborasi, pengusaha adalah partner penting untuk meningkatkan kesejahteraan karena di seluruh dunia pengusahalah yang jadi penggerak mesin kemajuan. Keywordnya adalah pemerintah harus bisa memfasilitasi sehingga apa yang kita tuju tercapai,” ungkapnya.