Capres Janji Tegakkan HAM, Amnesty Minta Jangan Buat Rakyat Kecewa: Harus Buat Kebijakan Nyata

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyambut baik komitmen dan janji penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) yang disampaikan 3 Calon Presiden di acara debat pertama capres pada Selasa (12/12/23) kemarin.

Usman menekankan janji penegakkan HAM harus jelas langkah dan kebijakan yang akan diambil dalam implementasinya.

Lanjut Usman, jangan sampai rakyat dibuat kecewa dengan janji penegakkan HAM yang hanya sekadar janji belaka.

“Kita lihat semua kandidat capres berjanji menegakkan hak asasi manusia. Komitmen ini baik. Tapi bagaimana kebijakan konkretnya ke depan? Jangan sampai rakyat kecewa lagi, terutama mereka yang menjadi korban pelanggaran HAM. Capres harus membuat kebijakan nyata,” ungkap Usman sebagaimana dikutip dari laman amnesty.id, Kamis (14/12/23).

Baca Juga: Pendekatan Militer Prabowo Atasi Konflik Papua Dinilai Bermasalah: 'Justru Buat Kekerasan Tidak Berhenti'

Usman juga menyinggung soal pelanggaran HAM yang dilakukan atas dasar kepentingan investasi semata.

Menurutnya seharusnya Capres bisa menjelaskan lebih konkret mengenai langkah strategis mereka menangani kasus-kasus yang selama ini berkaitan dengan hal tersebut.

“Pelanggaran HAM akibat pembangunan pro-investasi dengan mengorbankan warga sipil, seperti terjadi di Rempang, Nagari Air Bangis, Rembang, Wadas, Halmahera hingga Flores juga luput. Padahal mereka dapat memaparkan bagaimana upaya memajukan kesejahteraan sosial melalui pembangunan tanpa mengorbankan hak asasi warga.

“Penyelesaian 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu masih perlu kebijakan yang bukan hanya Presiden tapi juga DPR. Inilah PR besar yang hingga kini belum ditangani baik oleh pemerintahan saat ini dan menjadi tugas besar ke depan.

Secara khusus, Usman menyoroti pandangan Prabowo soal pendekatan militer untuk atas masalah konflik di Papua.

Alih-alih menyelesaikan, Usman menilai hal tersebut justru membuat kekerasan terus terjadi di Papua.

“Masih ada pendekatan militeristik, retorika anti asing dan pendekatan ekonomi yang disampaikan Prabowo terkait Papua. Justru pandangan seperti ini membuat kekerasan dan konflik di sana tidak pernah berhenti,” ungkap Usman.

“Kajian terbaru Lemhanas menunjukkan pertumbuhan ekonomi gagal meredam kekerasan dan konflik,” tambahnya.

Usman menegaskan capres harus menindaklanjuti janji dan komitmen penegakkan HAM jika kelak terpilih menjadi presiden.

Baca Juga: Anak Muda Sampaikan Aspirasi ke Anies Baswedan: Kami Tidak Butuh Pemimpin yang Pandai Joget di Medsos!

“Bagaimana Anies mewujudkan janji mengatasi konflik di Papua dengan dialog dan menghapus kriminalisasi atas kritik? Lalu bagaimana Ganjar akan mengatasi kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu? Juga tidak kalah penting bagaimana Prabowo akan menempatkan HAM sebagai salah satu prioritas pemerintahannya?

“Kandidat harus menindaklanjuti janji-janji dan komitmen mereka berupa preferensi kebijakan yang kuat untuk memperbaiki situasi dan penegakan HAM di Indonesia,” lanjut Usman Hamid.