Nilai Jokowi Menunda Implementasi Pajak Karbon, Cak Imin: Apa yang Mau Diteruskan?

Warta Ekonomi, Jakarta -

Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menegaskan bahwa pemerintah menunda pengimplementasian pajak karbon di Indonesia. 

Hal itu dia ungkap dalam debat keempat Cawapres pada segmen kedua tentang transisi energi baru dan terbarukan yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024) malam.

Baca Juga: Jelang Debat Cawapres, Anies: Temanya Lekat dengan Cak Imin

"Penundaan implementasi pajak karbon dilakukan oleh pemerintah hari ini. Dari tahun 2022 dimundur menjadi tahun 2025. Apanya yang mau dilanjutkan?" kata Cak Imin di JCC, Jakarta, Minggu (21/1/2024).

Cak Imin menilai, pemerintah tidak memiliki komitmen serius dalam pengimplementasian pajak karbon. Hal itu terlihat dari menurunnya target energi baru dan terbarukan.

"Sayangnya komitmen pemerintah hari ini tidak serius, target energi baru dan terbarukan yang mestinya kita harus punya target 2025, berkurang dari 23 justru diturunkan jadi 17 persen," jelasnya. 

Meski begitu, Cak Imin menilai bahwa pajak karbon bukan satu-satunya cara mempercepat transisi energi baru dan terbarukan. Hanya saja, dia menilai pemerintah mesti mempersiapkan hal itu dengan serius

Oleh karenanya, dia menilai ketegasan pemerintah dalam transisi energi diperlukan. Cak Imin menegaskan, pajak karbon mesti segera diimplementasikan. 

Baca Juga: Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Pemerintah Kaji Ulang Kenaikan Pajak Hiburan

"Karena itu, secara tegas harus dilakukan implementasi pajak karbon dilakukan secepat-cepatnya sekaligus transisi energi baru terbarukan di jalankan," tandasnya.