Hasto: Mahfud Jadi Menkopolhukam Saja Diintimidasi, Apalagi Kalau Mundur

Warta Ekonomi, Jakarta -

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan kalau pengunduran diri Mahfud MD dari jabatannya sebagai Menkopolhukam telah direncanakan sejak lama.

Rencana itu, kata Hasto, dirancang bersama-sama dengan Ganjar Pranowo dan partai politik pengusung, dan ini dibahas dalam rapat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.

"Ini merupakan momentum yang sangat baik, terlebih setelah ada sentimen negatif yang begitu besar, sampai ada gerakan unfollow terhadap sosmed dari Presiden Jokowi. Itulah yang kemudian kami cermati," kata Hasto, Selasa (30/1/2024).

Tak hanya itu, rencana tersebut sudah lama mendapatkan restu dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Sudah-sudah lama diberikan restu," tambahnya.

Meski demikian, lanjut Hasto, pengunduran diri itu harus dilakukan dengan persiapan matang. Sebab, Mahfud dikenal sebagai pendekar hukum yang telah menyelesaikan sejumlah persoalan bangsa dan itu bisa diselesaikan Mahfud dalam kapasitasnya sebagai Menkopolhukam.

Dia mencontohkan kasus Rempang, konflik agraria, hingga kejahatan keuangan melalui sistem online yang sering terjadi.

Kasus-kasus tersebut menurut Hasto memerlukan sosok yang sangat tegas untuk menyelesaikannya. Setidaknya Mahfud masih dapat memberikan rekomendasi dalam menyelesaikan persoalan hukum tersebut sebagai Menkopolhukam.

"Pinjaman online, asuransi dan lainnya. Hingga kini akan dikebut oleh Prof Mahfud untuk bisa diselesaikan," tambahnya.

Hasto juga mengklaim kalau Mahfud dikenal sebagai tokoh yang gigih membela rakyat. Dengan tujuan untuk menegakkan keadilan, dan tidak menumbuhkan kekuatan intimidasi baru.

"Ada Prof Mahfud saja muncul intimidasi, apalagi kalau tidak ada Prof Mahfud," ujarnya.