Anies: Program Daerah Tak Pernah Dibahas Bersama Pemerintah Pusat

Calon Presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan menyebut bahwa postur anggaran daerah kerap kali tidak mencerminkan prioritas program yang akan dilakukan. 

Adapun hal itu dia ungkap dalam acara Sarasehan DPD RI bersama Calon Presiden di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jum'at (2/2/2024). Anies menilai, postur anggaran daerah seringkali tidak sinkron dengan prosi anggaran pusat.

Dia menilai, ketidaksinkronan anggaran itu menjadi akar masalah yang menghambat pembangunan di daerah. Pasalnya, kata Anies, anggaran yang digelontorkan pemerintah tidak sesuai dengan program prioritas pembangunan di daerah.

"Program di daerah itu tidak pernah bersama-sama diselesaikan dan dibahas dengan pemerintah pusat, yang ada hanya menelisik anggaran sesuai dengan aturan Kemendagri atau tidak," kata Anies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jum'at (2/2/2024).

Bahkan, tutur Anies, RAPBD yang digelontorkan pemerintah hanya melalui sistem cross cek melalui kesesuaian aturan Kemendagri. Sehingga, dia menilai banyak anggaran daerah yang tidak sesuai dengan postur kebutuhannya. 

Baca Juga: Anies: Negara Kok Berbisnis dengan Rakyat

"Jadi kami melihat, penting untuk mengoreksi postur ini," jelasnya. 

Di sisi lain, Anies mengaku akan mengoreksi program-program prioritas daerah seandainya terpilih sebagai presiden. Hal itu dia nilai perlu untuk tidak terjebak pada presentase anggaran.

Dia menuturkan, hal serupa pernah terjadi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Saat itu, postur anggaran Kemendikbud tidak sesuai dengan program prioritas. 

"Apa yang terjadi? Banyak urusan dimasukkan kantong pendidikan, ke item pendidikan, sementara pendidikannya sendiri malah justru dalam perjalanan waktu tidak dapat porsi yang sesuai," tandasnya.