Prabu Revolusi dan Ujang Komarudin Kritik Tuduhan ke Pratikno Sebagai Operator Politik Presiden Jokowi

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno, menjadi pembahasan ketika dituding operator politik bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam berbagai situasi. Termasuk upaya memudahkan proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Jokowi, sebagai calon wakil presiden setelah keputusan dari Mahkamah Konstitusi.

Kegiatan politik Pratikno dijelaskan dalam sebuah opini di Tempo, dengan perjalanannya dari rektor menjadi penggerak politik, diulas dalam edisi Majalah Tempo yang berjudul "Dari Rektor Menjadi Operator".

“Menteri Sekretaris Negara Pratikno adalah perwujudan paling brutal dari peringatan Kanselir Jerman 1871-1890 Otto Von Bismarck yang mengatakan bahwa politics ruins the character atau politik bisa merenggut karakter seseorang,” ujar Editor Senior Tempo Bagja Hidayat dalam kanal Youtube Tempodotco.

Terkait hal itu, Dosen Komunikasi Politik Pascasarjana Universitas Paramadina Prabu Revolusi memberi tanggapannya. Dia mengkritik habis-habis pemberitaan Tempo. Dia mengatakan pentingnya memahami konteks sensitif politik saat ini, menjelang pemungutan suara.

Dia menyoroti pentingnya etika jurnalistik, menuntut bahwa berita harus didasarkan pada data dan fakta yang dapat diverifikasi, serta sumber yang kredibel.

“Kita perlu pahami bahwa konteksnya pemberitaan beredar di tahun tahun atau periode yang sangat sensitif politik tahun ini. Kita tahu ini beberapa hari kedepan kita akan ada pencoblosan sehingga sangat memungkinkan motif pemberitaan seperti ini dikarenakan ada motif kepentingan politik tapi saya ingin membahas dari sisi etika jurnalistik terlebih dahulu," kata Prabu dilansir Senin (5/2/2024).

Baca Juga: Survei JRC: 82,3% Puas Kinerja Jokowi, Kegaduhan Politik Tidak Pengaruhi Preferensi Publik

Prabu mempertanyakan motif di balik timing pemberitaan ini, mengingatkan bahwa pemberitaan tanpa dasar yang kuat bisa jadi hanya merupakan gosip atau upaya mempengaruhi opini publik menjelang pemilihan.

“Jika memang pemberitaan yang kita angkat itu betul betul memiliki kepentingan bagi publik sehingga narasumbernya terancam nyawa misalnya jika diungkapkan maka narasumbernya narasumber anonim.Tetapi jika seperti itu maka sangat disarankan ruang redaksi tersebut atau pemberitaan tersebut harus mencantumkan dari mana informasi itu berasal," ucapnya.

Dia mengajak publik untuk kritis dan mempertanyakan validitas serta timing dari pemberitaan tersebut, menyarankan bahwa tindakan seperti ini mungkin bertujuan mempengaruhi hasil pemilihan.

“Harusnya tidak boleh dasar pemberitaan, kecuali jika itu disebutkan bukan merupakan berita, tetapi opini redaksi atau editorial redaksi maka itu harus dijelaskan dengan sangat jelas hal tersebut adalah opini redaksi atau editorial redaksi. Kita sama sama tahu bahwa etika jurnalistik yang perlu dipatuhi,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review dan dosen Ilmu Politik di Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin, berpendapat bahwa serangan terhadap Pratikno merupakan strategi dari oposisi untuk menargetkan Jokowi.

Komarudin menyatakan bahwa oposisi memanfaatkan Pratikno, yang merupakan salah satu orang kepercayaan Jokowi dan telah menjabat sebagai Sekretaris Negara selama dua periode, sebagai cara untuk mendekati dan mengganggu Jokowi.

Baca Juga: Soal Wejangan Usai Bertemu Jokowi, Kaesang: Arahannya Banyak

Dalam wawancara dengan salah satu media nasional pada Minggu, 4 Februari 2024, Komarudin menjelaskan bahwa dalam dunia politik, serangan terhadap rekan atau orang dekat adalah taktik umum, menunjukkan bahwa posisi Pratikno dekat dengan Presiden membuatnya menjadi target yang strategis.

"Ada upaya-upaya dari lawan-lawan politik Jokowi untuk menghajar, melumpuhkan, termasuk mengalahkan Jokowi. Salah satu sasaran tembaknya ya Pratikno. Salah satu pintu masuknya ya Pratikno ke Jokowi. Salah satu orang kepercayaan Jokowi," ujarnya.

Komarudin juga mengomentari tentang debat apakah mantan rektor bisa menjadi operator politik, menyatakan bahwa hal tersebut bisa benar atau salah, dan penting untuk menganalisis klaim tersebut dengan pandangan yang objektif dan jernih. 

Menurutnya, dalam politik, praktik saling serang dan upaya untuk saling mengalahkan adalah hal yang lumrah terjadi.