Kampus Mulai Bergerak, Anies Baswedan Sebut Ada 'Kemampetan' Aspirasi

Warta Ekonomi, Semarang -

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyebut adanya kemampetan saluran aspirasi mengenai masifnya suara kampus-kampus di Indonesia yang mengkritisi penyelenggaraan demokrasi oleh pemerintah. Hal ini Anies sampaikan dalam acara “Desak Anies” edisi Semarang yang berlangsung pada Senin (5/2/24).

Menurut Anies Civitas Akademik dan alumni kampus masif bersuara karena menilai adanya sesuatu yang salah mengenai penyelenggaraan demokrasi saat ini.

Anies menilai kampus tidak akan bersuara dan fokus pada ranahnya yakni pendidikan apabila saluran-saluran demokrasi berjalan sebagaimana mestinya.

“Ketika saluran-saluran itu berfungsi, kampus akan berkonsentrasi pada urusan pendidikan dan urusan penelitian. Karena proses politik berjalan. Apa yang menjadi aspirasi publik diproses. Namun, ketika yang menjadi aspirasi publik itu tidak lagi diungkapkan oleh partai-partai, dewan, yang terjadi justru penseragaman. Terjadi kemampetan. Maka aspirasi itu mencari jalur baru. Kampus menjadi artikulator ketika aspirasi itu mampet,” ujar Anies.

Baca Juga: Ngaku Besoknya Sidang Skripsi, Mahasiswi Undip Ini Tetap Sempatkan Hadiri Acara Desak Anies

Sebagai tempat kaum intelektual dan cendikiawan, Anies melihat kampus pada dasarnya tahu posisi mereka yang mana bukan terlibat langsung pada urusan politik praktis.

Tetapi lagi-lagi menurutnya, ketika saluran tadi dirasa ada kemampetan, maka mereka pada akhirnya mengambil sikap untuk meluruskan hal yang dirasa tidak tepat.

“Jadi ketika kampus menyuarakan pendapat itu artinya ada aspirasi yang kuat yang mampet yang diutarakan di channel politik yang ada, tidak didengar. Di situkemudian kampus bergerak menyuarakan, kenapa ya karena kampus tempat kaum intelektual, cendikia, membaca situasi, mengerti apa yang terjadi tapi mereka tahu bahwa ini bukan wilayah yang mereka perlu terliat secara langsung ketika proses politik berjalan,” jelasnya.

Sebelumnya, reaksi civitas akademik termasuk para guru besar dan alumni berbagai kampus di Indonesia bermunculan mengkritisi demokrasi Indonesia.

Suara dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta misalnya yang dipimpin oleh salah seorang Guru Besar mereka, Saiful Mujani menyampaikan 5 pernyataan sikap mereka. Salah satu di antarra pernyataan sikap mereka adalah meminta agar Presiden Jokowi fokus bekerja mengelola kepentingan nasional bukan hanya fokus mengurus kepentingan keluarga dan kelompok.

Sebagaimana diketahui, lewat putusan MK No.90 yang cukup kontroversial, Putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang belum genap memenuhi batas usia Capres-Cawapres bisa maju di Pilpres 2024 menjadi Cawapres pendamping Prabowo Subianto.

Baca Juga: 5 Pernyataan Sikap Alumni dan Civitas Akademik UIN Jakarta, Salah Satunya Minta Presiden Tak Sibuk Urusi Kepentingan Keluarga dan Kelompok

“Mendesak Presiden agar dengan sungguh‐sungguh mengelola pemerintahan demi dan untuk kepentingan nasional. Bukan demi kepentingan keluarga atau kelompok dengan mengatasnamakan kepentingan nasional. Aktivitas Presiden yang akhir-akhir ini terlihat seperti lebih condong mengutamakan kepentingan elektoral salah satu paslon bukanlah sikap seorang Presiden sebagai negarawan. Situasi ini bukan saja dapat berdampak pada pelayanan pemerintah secara nasional, tapi jugamenimbulkan ketidaksolidan dan ketidaknyamanan anggota kabinet. Jika situasinya terus seperti ini dikhawatirkan bisa menimbulkan instabilitas nasional. Padahal, berulangkali Presiden mengingatkan agar kita semua bergembira dalam menghadapi penyelenggaraan pemilu/pilpres 2024 ini. Namun hari demi hari, yang diperlihatkan adalah tindakan yang cenderung sebaliknya, menambah kepiluan dalam pelaksanaan pemilu/pilpres dan pengelolaan keadaban demokrasi kita,” demikian bunyi pernyataan sikap No. 3 Civitas Akademik dan Alumni UIN Jakarta yang disampaikan pada Senin (5/2/24) bertempat di Landmark UIN Jakarta.