TKN Prabowo-Gibran Beri Tanggapan Soal Dugaan Manipulasi Pemilu Melalui Pemindahan TPS di Dramaga

Warta Ekonomi, Jakarta -

Sebelumnya, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dramaga di Kabupaten Bogor menangguhkan permintaan perpindahan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari sekelompok pemuda yang mengklaim sebagai mahasiswa salah satu kampus.

"Betul itu kejadian hari ini, Jumlah orang (ajukan pindah TPS) sekitar 25 orang. Pengakuan mereka mahasiswa yang sedang melakukan penelitian di sini, tetapi ketika kita tanya mereka tidak bisa memberi keterangan yang pasti," kata Ketua PPK Dramaga Bogor Muhamad Soleh, Rabu (7/2/2024).

Soleh menambahkan bahwa kelompok tersebut sempat menunjukkan surat tugas dari institusi pendidikan mereka, namun ada keraguan mengenai keaslian dokumen tersebut.

"Ada surat tugas mereka, mereka bawa. Cuma nggak tahu itu gimana (keaslian) surat tugasnya. Kalau di suratnya (nama kampus) Politeknik Informatika Nusantara," kata Soleh.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran pun memberi respon terhadap kejadian tersebut dan menyebut ada indikasi manipulasi pemilih dengan strategi perpindahan Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Dalam konferensi pers yang diadakan pada Rabu (7/2/2024), Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman, menjelaskan bahwa pihaknya khawatir dengan keberadaan oknum-oknum semacam itu dan menegaskan bahwa hal tersebut sangat membahayakan karena akan meningkatkan jumlah pemilih dan tentunya menguntungkan pasangan capres dan cawapres tertentu.

"Kami khawatir bahwa mereka adalah oknum yang sengaja dimobilisasi untuk melakukan pemilihan secara ilegal. Modus mobilisasi pemilih ilegal ini sangat bahaya karena akan menggelembungkan jumlah pemilih dan menguntungkan paslon tertentu," lanjutnya.

Baca Juga: Aspirasi Warga Sumut, Kaesang Akan Infokan Soal Perbaikan Jalan ke Prabowo

Komisioner KPU Kabupaten Bogor Beri Respon

Sementara itu, Asep Saepul Hidayat, selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor bidang data dan informasi, memberi respon terkait peristiwa tersebut.

Asep pun menyarankan PPK Dramaga untuk tetap menerapkan prosedur standar pelayanan pemilih.

"Seperti pelayanan pada umumnya ada tahapannya, kemudian juga kelengkapan data (pemilih) lengkap atau tidak, surat pendukungnya ada atau tidak," kata Asep pada Kamis, (08/02/2024).

Namun, Asep mengakui bahwa ia belum memiliki informasi detail mengenai validitas surat tugas yang dibawa oleh kelompok yang mengaku sebagai mahasiswa tersebut.

"Sampai ke arah situ (surat tugas) kita belum tahu bagaimana bentuk suratnya, bagaimana hal yang dimaksud terkait keraguan itu," sambungnya.

Lebih lanjut, ketika ditanya tentang kabar bahwa kelompok mahasiswa tersebut telah ditangani oleh kepolisian, Asep tidak memberikan konfirmasi langsung.

"Ketemu dengan PPK Dramaga nya juga belum, (kabar puluhan mahasiswa diamankan polisi) belum (menerima) secara langsung kabar dari temen-temen PPK Dramaga," tandasnya.