PDIP Bersiap Jadi Oposisi, Begini Respons Anies Baswedan!

Calon Presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan menghormati sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang berkomitmen akan menjadi oposisi di pemerintahan mendatang.

Meski begitu, Anies menilai semua pihak mesti menunggu hasil rekapitulasi akhir yang tengah dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Jadi itu sikap yang harus dihormati dan sambil kita menunggu hasil selesai penghitungan seperti apa," kata Anies kepada wartawan usai melaksanakan ibadah salat Jum'at di Masjid Al-Azhar, Jakarta, Jum'at (16/2/2024).

Baca Juga: Anies Benarkan Komunikasi Timnas AMIN dengan TPN Ganjar-Mahfud

Di samping itu, Anies menilai hasil rekapitulasi bisa diterima seandainya Pemilu dan Pilpres dilaksanakan secara jujur dan adil.

Karenanya, Anies menilai perlu semua pihak menunggu proses penghitungan dengan baik seraya memperhatikan bahwa proses rekapitulasi berjalan lancar.

"Hasilnya akan bisa diterima dengan baik oleh semua ketika dilakukan dengan jujur dan adil. Karena itu pastikan prosesnya berjalan dengan baik," jelas Anies.

Lebih jauh, Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta rakyat untuk segera melaporkan segala tindak kecurangan. Dia menyebut, pelaporan itu dapat disampaikan ke masing-masing tim hukum maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Bila ada kekurangan-kekurangan laporan, baik itu ke Bawaslu maupun ke Tim Hukum masing-masing. Sehingga bisa dilakukan langkah-langkah yang sesuai dengan problemnya," tandasnya. 

Sebagaimana diketahui, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menegaskan meski belum tentukan sikap, partainya siap berada di barisan oposisi di pemerintahan mendatang. 

"Berkaca pada periode kedua pemerintahan Jokowi, kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance," kata Hasto dalam keterangannya, Kamis (15/2/2024).

Ia menyebut posisi berada di luar pemerintahan sudah pernah dijalankan PDI Perjuangan pasca Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.

"Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto.