Cak Imin: Saya Terus di Jalan Perubahan!

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar (Cak Imin) buka suara ihwal langkah politiknya dalam pemerintahan ke depan.

Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 1 itu tidak menegaskan posisi partainya di pemerintahan nanti. Sebaliknya, dia menyebut PKB akan tetap berada di pemerintahan seandainya memenangkan kontestasi di Pilpres 2024.

Baca Juga: Tak Cuma Next Step, Anies dan Elite Koalisi Perubahan Kaji Soal Hak Angket

"Kalau kita yang memang, kita yang ada dijalur pemerintahan," kata Cak Imin kepada wartawan di Posko Tim Hukum AMIN, Jakarta, Selasa (20/2/2024).

Kendati begitu, Cak Imin memastikan bahwa dirinya tetap berada pada jalur perubahan. Hal senada yang sebelumnya juga diungkap Calon Presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, beberapa waktu lalu.

"Saya terus di jalan perubahan," tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Anies sendiri mengaku tak mau terburu-buru menentukan sikap politiknya. Pasalnya, kata dia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menuntaskan proses rekapitulasi suara. 

"KPU belum memutuskan siapa pemenang," kata Anies.

Baca Juga: Sambut Usul Ganjar Soal Hak Angket, Anies Yakin Partai Koalisi Perubahan Siap Ambil Peran

Sebagaimana diketahui, saat ini baru Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang telah memutuskan posisinya dalam pemerintahan mendatang.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menegaskan, partainya siap berada di barisan oposisi di pemerintahan mendatang. 

"Berkaca pada periode kedua pemerintahan Jokowi, kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance," kata Hasto dalam keterangannya, Kamis (15/2/2024).

Baca Juga: Anies Sebut Kecurangan Terbesar Terjadi Sebelum Pencoblosan

Ia menyebut posisi berada di luar pemerintahan sudah pernah dijalankan PDI Perjuangan pasca Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.

"Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto.

Sementara Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid mengaku posisi partainya di pemerintahan mendatang akan ditentukan melalui Musyawarah Majelis Syuro. Hal itu dia ungkap menjawab posisi yang hendak diambil PKS dalam pemerintahan, yakni oposisi atau koalisi. Posisi itu akan ditentukan setelah penghitungan rampung dituntaskan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Musyawarah Majelis Syuro yang akan menentukan apakah PKS akan koalisi atau oposisi. Dan itu semua akan diputuskan ketika semua proses perhitungan resmi sudah tuntas dijalankan secara resmi oleh KPU," kata Kholid saat dihubungi wartawan, Senin (19/2/2024).

Kholid mengaku tak akan terburu-buru dalam menentukan sikap partai ke depan. Pasalnya, proses pengawalan penghitungan suara masih terus dilakukan oleh segenap relawannya. 

Baca Juga: Anies Ungkap Isi Pertemuannya dengan Jusuf Kalla dan Surya Paloh

"Perjuangan kami mengawal suara rakyat belum tuntas. Izinkan kami tuntaskan perjuangan kawal suara ini dengan sebaik-baiknya," jelasnya.