Realisasi Belanja APBN di Sumut Sebesar Rp5,3 Triliun

Realisasi belanja APBN sebesar Rp5,3 triliun atau 7,85 persen dari pagu sebesar Rp67,67 triliun tumbuh 48,11 persen (yoy). Hal ini dikatakan oleh Kepala Perwakilan Kemenkeu Sumatera Utara yang sekaligus Kakanwil Ditjen Pajak Sumut 1, Arridel Mindra, Selasa (27/2/2024).

Sedangkan untuk kinerja penerimaan pajak di Sumatera Utara yang dikelola oleh Kanwil DJP Provinsi Sumut I & II pada hingga Januari 2024 Rp2,13 triliun atau 5,46 persen dari target, terkontraksi sebesar 37,73 persen (yoy). Kontributor terbesar berasal dari PPnBM (75,20%); PPh Pasal 21 (13,51%); PPh Pasal 23 (13,11%). 

“Sedangkan menurut sektor, didominasi sektor industri pengolahan (39,80%) diikuti sektor perdagangan besar (28,65%); pertanian, kehutanan dan perikanan (6,23%). Penerimaan pajak ke depannya perlu waspada dengan normalisasi basis penerimaan dan tetap optimis dengan aktivitas ekonomi Indonesia,” katanya.

Baca Juga: BI Sumut dan Sarinah Bersinergi Hadirkan Peluang Baru untuk UMKM

Untuk kinerja penerimaan yang berasal dari bea dan cukai di Sumatera Utara dikelola oleh Kanwil Bea dan Cukai Provinsi Sumatera Utara, terealisasi sebesar Rp98,10 miliar atau 2,51 persen dari target, terkontraksi cukup dalam sebesar 67,06 persen (yoy).

Penyebab kontraksi antara lain kontraksi pada penerimaan cukai sebesar 78,95 persen (yoy) yang dipicu penurunan penerimaan hasil tembakau, EA dan MMEA serta bea keluar yang terkontraksi sebesar 124,43 % (yoy). 

“Di sisi lain, penerimaan bea masuk mampu tumbuh (20,73%) didorong kinerja dari impor produk gas petroleum, beras, kokas petroleum, ubin, dan paving gula dan sparepart kendaraan,” ujarnya.

Kinerja penerimaan PNBP yang berasal dari pengelolaan aset negara yang dikelola oleh Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Proivinsi Sumatera Utara antara lain PNBP lelang sebesar Rp1,44 miliar, PNBP Barang Milik Negara sebesar Rp1,03 miliar, PNBP Piutang Negara sebesar Rp10,26 juta, PNBP pokok lelang sebesar Rp103,47 miliar dan penurunan outstanding piutang negara sebesar Rp120,48 juta. 

Baca Juga: Pariwisata dan Ekonomi, Sumut Mesti Bersiap Optimalkan F1 Powerboat Lake Toba 2024

Selanjutnya Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Sumut, Syaiful mengungkapkan bahwa, “APBN berperan menjaga ketahanan perekonomian nasional di tengah perlambatan kondisi global. Kerja keras APBN diwujudkan melalui peningkatan dan akselerasi belanja negara,” katanya.

Kemenkeu terus mendorong percepatan implementasi kredit/pembiayaan bagi UMKM. Penyaluran Ultra Mikro (UMi) hingga 31 Januari 2024 di Sumatera Utara tercatat telah disalurkan kepada 11.863 debitur dengan total penyaluran Rp65,73 miliar. Sementara, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sumut telah disalurkan kepada 71.513 debitur dengan total penyaluran Rp14,10 triliun. 

“Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu Satu) Sumut sebagai pengelola fiskal di daerah akan terus berkolaborasi bersama instansi vertikal K/L, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder terkait untuk terus mendukung pemulihan ekonomi Sumut. Optimisme tetap harus dipelihara melalui berbagai kebijakan fiskal serta berbagai kegiatan penguatan pemulihan ekonomi nasional guna mengembalikan kepercayaan diri masyarakat dalam menjalankan aktifitas ekonomi,” pungkasnya.