Kredit Foto: Aryo Hadi Wibowo
Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, membagikan perjalanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Suahasil menjelaskan, perjalanan tersebut dimulai dari proses transisi pemerintahan pada 2024, kebijakan efisiensi anggaran pada awal 2025, hingga pembentukan Danantara sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong investasi.
Dalam paparannya di Financial Forum 2 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo, Kamis (19/11/2026), Suahasil mengatakan proses transisi pemerintahan telah dipersiapkan sejak masa pemerintahan sebelumnya. Salah satu langkahnya adalah pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN) pada Agustus 2024 agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat segera dijalankan secara bertahap.
Menurutnya, Kementerian Keuangan juga berperan memastikan proses peralihan kementerian dan pembentukan lembaga baru berjalan lancar. Penyesuaian tersebut mencakup pembagian pegawai, aset, kantor, hingga pembentukan struktur organisasi.
"Kami menyelesaikan itu semua, dua bulan terakhir tahun 2024 selesai dengan baik, laporan Keuangan Pemerintah Pusat wajar tanpa pengecualian," ujar Suahasil.
Memasuki Januari 2025, arah kebijakan APBN mengalami perubahan melalui efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Suahasil mengatakan hasil efisiensi tersebut kemudian digunakan untuk menata ulang APBN dan mendukung sejumlah program prioritas pemerintahan Prabowo.
"Muncullah program-program, kalau bahkan bergizi gratis kan memang sudah mulai dari 2024, ada pilotnya. Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Dosen, Revitalisasi Sekolah, Revitalisasi Rumah Sakit, termasuk berbagai macam program yang lain," kata Suahasil dalam paparanya.
Suahasil mengatakan, program dan penataan ulang APBN tersebut dilakukan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dengan dukungan Komisi XI, Badan Anggaran (Banggar), serta berbagai komisi lainnya.
Selain penataan anggaran, pemerintah juga memperkenalkan perubahan dalam pengelolaan ekonomi melalui pembentukan Danantara pada Februari 2025. Suahasil menyebut kehadiran Danantara menjadi tonggak baru karena berperan sebagai mitra kebijakan fiskal dalam mendukung pembangunan dan investasi.
Ia menggambarkan APBN dan Danantara sebagai dua tangan yang bekerja bersama untuk mewujudkan visi besar Indonesia. APBN menjalankan fungsi pelayanan publik, operasional negara, dan perlindungan sosial, sementara Danantara berfokus pada investasi yang diharapkan memberikan efek berganda bagi perekonomian.
"Danantara dan APBN itu seperti dua tangan yang bekerja. Untuk seluruh visi besar Indonesia dapat dikerjakan oleh APBN, dapat dikerjakan oleh Danantara, dan kami berdua harus bersatu untuk bekerja sama," jelasnya.
Baca Juga: Anak Desta Pertanyakan Kehalalan Uang Buntut Polemik Polemik Dana APBN untuk Influencer
Baca Juga: Voters FFI Minta Dana APBN untuk Futsal Diaudit, Singgung Pembiayaan Timnas
Memasuki 2026, Suahasil menilai APBN semakin dituntut fleksibel untuk menghadapi berbagai gejolak global, mulai dari ketegangan geopolitik, perubahan harga komoditas, hingga bencana alam. Pemerintah juga menyesuaikan anggaran untuk menangani bencana serta menyerap dampak kenaikan harga minyak dunia, dengan tetap menjaga harga BBM dan tarif dasar listrik bersubsidi.
Ke depan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6% pada 2027, lebih tinggi dibandingkan perkiraan pertumbuhan tahun ini sebesar 5,5%-5,6%. Suahasil menegaskan investasi menjadi salah satu kunci untuk mencapai target tersebut, dengan memperkuat sinergi antara kebijakan fiskal, Danantara, kebijakan moneter, dan sektor keuangan.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Aryo Hadi Wibowo
Editor: Dwi Aditya Putra