Khawatir Akan Ada Gejolak Sosial, Masalah Beras Harus Segera Diselesaikan!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS Johan Rosihan, menyuarakan persoalan melambungnya harga beras beberapa hari terakhir khususnya ketersediaannya di gudang Bulog.

Hal ini disampaikannya saat melakukan interupsi di Rapat Paripurna DPR RI di Senayan, Jakarta, pada Selasa (05/03/2024).

“Menyambung sedikit soal beras. Alhamdulillah pekan kemarin komisi IV sudah turun ke beberapa daerah dan saya kebetulan ke Yogya. Melihat beberapa kondisi gudang Bulog yang memang tiba-tiba ada berasnya. Nampak dari karungnya yang baru dan lain sebagainya,” ungkap Johan, dikutip dari laman fraksi.pks.id.

Karenanya, lanjut Johan, kondisi saat ini tidak bisa ditangani dengan biasa-biasa saja, apalagi pertama, beberapa hari ke depan akan memasuki bulan Ramadhan, di mana kebutuhan masyarakat mayoritas muslim di Indonesia ini memastikan keberadaan beras.

Menurut Johan, jutaan petani harus diperhatikan dengan adanya masalah harga ini. Ia khawatir akan ada dampak lanjutan jika persoalan ini tidak diselesaikan.

“Yang kedua adalah lebih dari 13 juta petani yang bekerja di sektor ini. Karenanya kalau ini tidak dapat diantisipasi segera maka bisa jadi gejolak sosial di tengah masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga: PKS: Harga Beras Naik Rakyat Menjerit, Petani Gak Diuntungkan

Untuk itu, kata Johan, pihaknya berupaya untuk mendesak kehadiran dan tanggung jawab pemerintah sesuai dengan kewenangannya.

Salah satu opsi yang ia suarakan adalah menunda proyek di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mana dananya dialihkan untuk mengatasi persoalan beras.

“Saya sarankan agar Pemerintah ini fokus betul soal beras ini. Tunda dulu proyek-proyek mercusuar di beberapa blok IKN itu. Hentikan dulu. Alihkan uang ini ke beras. Pastikan bahwa stok kita ada dan jangan berpikir untuk impor lagi. Kita butuh saat ini 2,5 juta ton untuk menormalisasi stok kita di Bulog,” tandas Johan.

Karena itu, lanjut Johan, pihaknya mengusulkan jika pansus terlalu jauh, maka bisa difasilitasi rapat gabungan komisi.

“Jangan hanya diserahkan pada komisi IV, karena Komisi IV ada Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional di situ. Tapi ini juga bisa melibatkan Kementerian-kementerian lain. Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan lain sebagainya. Usul saya tolong diagendakan rapat gabungan di DPR ini untuk kita mengetahui dan mendesak Pemerintah agar betul-betul hadir dalam menyelesaikan krisis beras yang menjadi kekhawatiran dari masyarakat kita pada hari ini,” tutup Johan.

Baca Juga: Jusuf Kalla: Ini Pemilu Terburuk dalam Sejarah

Melihat panel harga pangan nasional, untuk beras premium per Jumat (8/3/24) pagi 08:58 WIB seharga Rp16.600/Kg, dan beras medium seharga Rp14.430/Kg. Harga tersebut melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Untuk diketahui, Pemerintah telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) berdasarkan sistem zonasi. Zona 1 meliputi Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi. Zona 2 untuk Sumatra selain Lampung dan Sumatra Selatan, NTT, Kalimantan. Zona 3 untuk Maluku dan Papua.

“Untuk HET beras medium, zona 1 Rp10.900, untuk zona 2 Rp11.500, untuk zona 3 Rp11.800. Kemudian untuk beras premium, zona 1 Rp12.900, zona 2 Rp14.400, dan zona 3 Rp14.800. Ini Pak Presiden meminta untuk segera diumumkan sedangkan perundangannya dalam proses sehingga ini dapat diberlakukan segera,” ujar Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menyampaikan hal tersebut usai mengikuti rapat yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 15 Maret 2023.