Puan Bicara soal Gugatan PHPU di MK, 'Ini Negara Hukum'

Ketua DPR Puan Maharani angkat bicara soal gugatan hasil Pemilu 2024 yang saat ini sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi.

Puan menyebut tahapan Pemilu 2024 yang saat ini sedang memasuki tahapan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK harus dikawal.

Ia mengingatkan agar tiap peserta pemilu untuk memiliki kesadaran dalam menjalankan demokrasi serta berkomitmen menciptakan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil).

Ketua DPP PDIP itu juga mengingatkan agar tahapan ini dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku.

"Penanganan Perselisihan Hasil Pemilu yang sedang berlangsung saat ini di Mahkamah Konstitusi, hendaknya menjadi jalan dalam menyempurnakan demokrasi di Indonesia dan memperteguh komitmen aparatur negara, partai politik, dan penyelenggara pemilu untuk menjadikan pemilu yang bermartabat sesuai amanat konstitusi,” kata Puan. 

Ia menilai bahwa pemilu merupakan alat mewujudkan demokrasi yang diamanatkan oleh konstitusi. Maka dari itu, pemilu harus diselenggarakan secara langsung umum bebas rahasia jujur dan adil.

"Indonesia adalah negara hukum, komitmen ini dibangun atas dasar kesadaran akan pentingnya nilai-nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," jelasnya.