DPR Kritik Soal Pemecatan Ratusan Nakes di NTT

Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Emanuel Melkiades Laka Lena buka suara terkait pemecatan ratusan Tenaga Kesehatan (Nakes) yang terjadi di Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia meminta hal tersebut diselesaikan melalui musyawarah mufakat sebagai solusi yang adil.

“Komunikasi dengan pihak Pemerintah Daerah, Bupati, dan Kepala Dinas terus berlangsung. Semoga melalui musyawarah mufakat, kita dapat menemukan solusi yang memungkinkan rekan-rekan nakes ini kembali berkontribusi dalam pelayanan kesehatan publik di Manggarai,” jelas Melki, dilansir Sabtu (13/4).

Baca Juga: Harga Pangan Tak Kunjung Turun Jadi Sorotan Anggota DPR, Bansos Beras Jelang Pemilu Diungkit

Melki juga menyoroti pentingnya dialog konstruktif antara Pemda dan perwakilan nakes untuk mencapai titik temu yang menguntungkan semua pihak.

"Kita mendorong agar ada pembicaraan yang lebih konstruktif antara Pemda dengan teman-teman perwakilan dari para nakes ini, sehingga ada titik temu, ada solusi terbaik," tambah Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Sebelumnya, Bupati Manggarai Herybertus G.L Nabit memecat sebanyak 249 nakes dengan tidak memperpanjang Surat Perintah Kerja (SPK) 2024.

"249 (nakes non ASN yang dipecat), rata-rata ikut demo mereka," ungkap Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Manggarai Bartolomeus Hermopan, Selasa (9/4).

Baca Juga: Anggota DPR Soroti Kenaikan Harga Pangan: Pemerintah Tak Berdaya Menghadapinya!

Pemecatan ini dilakukan imbas para nakes yang meminta perpanjangan SPK dan kenaikan upah serta tambahan penghasilan. Aspirasi lainnya, para nakes meminta penambahan kuota seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024. Tuntutan itu disampaikan dengan menyampaikan aspirasi ke Kantor Bupati Manggarai pada 12 Februari 2024. Aksi serupa dilakukan di DPRD Manggarai pada 6 Maret 2024.