PKS Tegaskan Sejak Awal Menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja: 'Sejalan dengan Aspirasi Buruh'

Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengatakan isu kesejahteraan dan perlindungan pekerja sejatinya bukan hanya isu nasional tapi juga isu Internasional. Di tengah dominasi sistem ekonomi liberal kapitalis posisi tawar pekerja acapkali marginal dan lemah.

Untuk itu dibutuhkan komitmen dan konsistensi kebijakan negara yang tidak boleh kalah oleh kepentingan pemodal dan investasi. Jazuli menilai perlunya modal dan investasi untuk pembangunan dan tentu saja penyerapan tenaga kerja. Tapi kita juga harus bermartabat dalam mengatur kebijakan ketenagakerjaan yang berkeadilan.

Fraksi PKS DPR sendiri konsisten memperjuangkan kedua isu tersebut yaitu dengan tegas menolak undang-undang omnibus law cipta kerja yang jelas-jelas merugikan buruh karena terutama dari sisi kebijakan pengupahan, outsourcing, dan hubungan industrial lainnya.

“Fraksi PKS sejak awal secara tegas menolak undang-undang omnibus law cipta kerja bahkan hingga walk out dari Sidang Paripurna. Sikap itu sejalan dengan aspirasi buruh dan berbagai elemen bangsa. Undang-undang itu akhirnya disahkan karena PKS kalau suara dan sampai hari ini buruh tetap meminta UU itu dibatalkan khususnya kluster ketenagakerjaan,” terang Jazuli sebagaimana dilansir dari laman fraksi.pks.id, Rabu (1/5/24).

“PR besar kita selama ini terkait buruh adalah soal kesejahteraan. Yang kedua soal perlindungan dan jaminan ketenagakerjaan. Bagaimana keduanya terus ditingkatkan secara bertahap dan berkesinambungan,” tambahnya.

Baca Juga: Soal Gabung Koalisi Prabowo atau Tetap Oposisi, PKS: Tunggu Saja, Pelantikan Masih Oktober

Meski UU Cipta Kerja telah disahkan, Anggota DPR Dapil Banten II ini memastikan Fraksi PKS tidak akan berhenti berjuang di parlemen untuk merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan buruh/pekerja.

Terkait perlindungan pekerja, Fraksi PKS menyampaikan keprihatinan mendalam masih maraknya pengabaian hak-hak pekerja, tindak kekerasan, dan ilegal migrant terutama di luar negeri.

“Masih banyaknya pekerja ilegal merupakan PR besar bagi pemerintah. Kerena mereka lemah di hadapan hukum dan rentan mendapat perlakuan semena-mena. Namun pemerintah tentu tidak boleh absen dalam melindungi mereka sebagai warga negara,” tegasnya.

Jazuli Juwaini berharap di momen Hari Buruh ini pemerintah terus memperkuat kebijakan dan program yang riil dan konkret dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan melindungi nasib pekerja kita baik di dalam maupun di luar negeri.