Praktisi Transportasi Sebut SDM di Jembatan Timbang dan Daya Dukung Jalan Harus Dibenahi untuk Bisa Terapkan Zero ODOL

Untuk bisa menjalankan kebijakan Zero Over Dimension Overload (ODOL), perlu ada pembenahan terhadap sumber daya manusia (SDM) dan perangkat peralatannya di jembatan timbang. Jika itu belum  dilakukan maka akan sulit bagi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk menerapkan kebijakan tersebut.

Anggota Dewan Pakar Gerindra sekaligus praktisi transportasi dan logistik, Bambang Haryo Soekartono, mengatakan jumlah SDM di jembatan timbang itu sangat kurang dan peralatannya juga banyak yang sudah rusak.

Selain itu, dari total 141 jembatan timbang di seluruh Indonesia, sampai dengan sekarang ini hanya 25 jembatan timbang yang dibuka. Dan itupun tidak beroperasi 24 jam, tapi hanya 8 jam saja.

"Ini kan sama saja dengan bohong jika mau secara serius menerapkan Zero ODOL,” ujarnya.

Dengan kondisi seperti itu, menurut Haryo, menunjukkan bahwa Kemenhub tidak memiliki sumber daya manusia yang cukup. “Kalau tidak memiliki personil yang cukup, tidak mungkin Zero ODOL bisa dilaksanakan. SDM -nya aja nggak ada kok,” ucapnya.

Jadi, katanya, jembatan timbang itu harus dibenahi terlebih dahulu, terutama sumber daya manusia dan perangkat peralatannya. “Kalau belum, ya memang  sulit kalau mau menerapkan Zero ODOL ini,” tandasnya.

Selain jembatan timbang, menurut Haryo, yang perlu dibenahi lainnya adalah daya dukung jalan. Dia mengungkapkan daya dukung jalan atau muatan sumbu terberat (MST) kelas 1 di Indonesia hanya 10 ton.

Sementara, di negara lain seperti China sudah mencapai 100 ton, Jepang dan Eropa 75 ton. “Artinya, jalan-jalan yang ada sekarang harus dibongkar semua. Konstruksinya harus kuat,” tukasnya.

Karenanya, lanjut Haryo, Kemenhub harus membuat blueprint yang akan menjadi panduan untuk menerapkan zero ODOL ini. “Kita kan punya lembaga BRIN yang bisa dilibatkan untuk melakukan perencanaan seperti itu. Kan semua litbang ngumpul di BRIN,” tukasnya.

Menurutnya, penerapan Zero ODOL ini juga perlu dibicarakan dengan semua stakeholder terkait. Hal itu bertujuan untuk mencari solusi bersama agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan saat kebiajakan ini diterapkan. “Semua stakeholder perlu duduk bersama untuk mencari solusi yang bisa diterima semua pihak,” katanya.