Rakyat Butuh Solusi Cepat Terkait Pangan, BHS : Jangan Ada Istilah Kiamat Beras!

Pengamat Kebijakan Publik, Bambang Haryo Soekartono meminta Pemerintah untuk segera mengendalikan harga beras seiring harga jual di masyarakat mengalami kenaikan hingga mencapai Rp18 ribu. Padahal, Indonesia yang sebagai negara agrasis, harusnya hasil berasnya melimpah sebagaimana era 70-80 dan 90an.

Anggota DPR-RI periode 2014-2019 ini mengatakan, Lembaga Pangan di Indonesia seperti Bulog, Badan Pangan Nasional dan Satgas Pangan seharusnya segera mengambil peran untuk bertanggung jawab dalam menciptakan kedaulatan pangan, ketahanan pangan dan kemandirian pangan bagi negara, bahkan bulog yang seharusnya menjadi stabilisator pangan di Indonesia terlihat lumpuh dan hanya mampu menyerap dikisaran 2% dari total produk yang ada di Indonesia sehingga mayoritas beras kita dikuasai oleh swasta yang disinyalir munculnya kartelisasi harga.

Baca Juga: Stok Beras Jabar Aman Hingga Desember 2023

Dan Lembaga Pangan di Indonesia tersebut harus bertanggung jawab langsung kepada Presiden serta pengawasan harga dan kualitas sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2014, PP No. 71 Tahun 2015 tentang 11 Komoditas pokok pangan harus dapat dikendalikan oleh Pemerintah termasuk beras didalamnya.

Apalagi, kata pemilik sapaan akrab BHS ini, Indonesia merupakan negara yang mempunyai luasan tanah produktif terbesar di Asia ada sekitar 70 juta hektar yang hanya dimanfatkan atau diolah seluas 45 juta hektar. Dimana hanya sekitar 7 juta hektar saja sebagai lahan produktif pertanian beras.

Harusnya, lanjut BHS, saat ini Indonesia sudah menjadi negara penghasil pangan terbesar di dunia dan sebagai lumbung pangan untuk kebutuhan domestik dan internasional dan sudah seharusnya harga beras di Indonesia tidak setinggi saat ini.

"Saya baru berkunjung ke Malaysia, cek harga beras di pedalaman wilayah Penang pinggiran perbatasan Malaysia yaitu sebesar 2,6 ringgit atau sekitar 9.100 rupiah perkg untuk beras lokal produk Malaysia. Harga beras ini merupakan beras kualitas premium dan harga tersebut relatif sama diseluruh wilayah negara Malaysia, padahal Malaysia hanya mempunyai lahan produktif untuk pertanian padi sebesar 648 ribu hektar atau hanya sekitar 0,9% dari lahan produktif di Indonesia yang seluas sekitar 70 juta hektar . dan penduduk Malaysia jumlahnya sekitar 33 juta jiwa atau sekitar 12% dari total penduduk di Indonesia," imbuh BHS di Surabaya hari (20/9/2023)

Baca Juga: Harga Beras Naik, BI Jabar: Jangan Panic Buying!

Malaysia saat ini, tambah BHS, pun masih mengimpor beras dari India, Pakistan, Vietnam dan Thailand sampai dengan September 2023 dan target tahun ini impor 1,2 juta ton. Kenapa negara Malaysia bisa menjamin kecukupan beras kepada rakyatnya?? dan menjamin harga beras premium sebesar 9.000 rupiah berlaku di seluruh wilayah Malaysia sedangkan Indonesia kesulitan, padahal Indonesia memiliki lahan produktif pertanian terluas di Asia, kenapa tidak bisa??? Ini lah yang perlu di kaji dan di analisa secara maksimal oleh Kementerian Pertanian bersama Kementerian Perdagangan dan Lembaga - Lembaga yang bertanggung jawab terhadap pangan.