Kecamatan Tangguh Bencana, Ditjen Bina Adwil Perkuat Peran Camat dalam Penanganan Bencana

Dalam upaya memperkuat penanggulangan bencana di tingkat kecamatan, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana) di Jakarta (25/9).

Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan kapasitas peserta mengenai langkah-langkah pelaksanaan Gerakan Kencana. Selain itu, Bimtek ini juga untuk menguji coba sistem pelaporan, monitoring, dan evaluasi melalui aplikasi SI-KENCANA.

Plh. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Amran MT. dalam sambutannya menegaskan pentingnya Bimtek ini bagi aparatur pemerintah di kecamatan agar mereka memahami peran mereka dalam sistem penanggulangan bencana. "Camat harus lebih siap, dan masyarakat perlu dilatih agar terampil dalam menghadapi bencana, sehingga risiko dapat diminimalisir," ujarnya.

"Melalui bimtek ini, setiap Kecamatan akan menjadi lebih siap dalam menghadapi bencana dan melindungi warganya, oleh karena itu masyarakat harus didorong untuk tangguh, masyarakat harus terlatih dan terbiasa melakukan tindakan-tindakan penyelamatan," ungkap Amran.

Sementara itu, Plh. Direktur MPBK, Pramudya Ananta Boga menyampaikan bahwa Bimtek Kecamatan Tangguh Bencana dimaksudkan untuk memperkuat komitmen pemangku kepentingan di tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan dalam mengimplementasikan kegiatan Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana dan saat ini sudah ada sekitar 237 kecamatan dari 15 Kabupaten/Kota yang mendeklarasikan diri berpartisipasi dalam Gerakan Kencana".

Dalam upaya memitigasi risiko bencana, pembentukan Kecamatan Tangguh Bencana adalah langkah strategis dalam memastikan bahwa setiap Kecamatan di Kabupaten/Kota memiliki rencana dan kesiapsiagaan yang baik dalam menghadapi ancaman bencana dengan melibatkan semua stakeholder dan juga mengoptimalkan pelayanan pemerintah di Kecamatan. 

"Kecamatan memiliki peran strategis dalam memastikan keterpenuhan layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana serta memperpendek rentang kendali dalam pelayanan publik. Dengan keterlibatan kecamatan dalam Gerakan Kencana, diharapkan penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat berjalan lebih baik, terutama dalam mempercepat respon pemerintah daerah," tambah Amran.

Melalui keterlibatan kecamatan dalam Gerakan Kencana akan mampu berkontribusi dalam perbaikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah khususnya yang diprioritaskan pada 3 layanan dasar dapat berjalan lebih baik lagi dengan dukungan kecamatan yang diarahkan pada peningkatan mutu layanan maupun mempercepat waktu respon pemerintah daerah. 

Dikatakan Amran, untuk mendukung penerapan Gerakan Kencana telah disiapkan sub kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan pada Kepmendagri No. 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dengan kode 7.01.02.2.02.000. Oleh karena itu Bappeda diminta agar dapat mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan Gerakan Kencana dengan tetap memperhatikan prinsip kewenangan kecamatan untuk mendukung BPBD dalam pemenuhan SPM dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Kegiatan Bimtek ini dihadiri oleh 94 orang secara luring dan 192 orang hadir secara daring yang berasal dari BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten/Kota, Bappeda, Bagian Tata Pemerintahan Serta Kecamatan yang telah mendeklarasikan ikut Gerakpan Kencana.