Soal Infrastruktur, Prabowo Ingin Jajarannya Fokus Swasembada Pangan

Wakil Menteri Kementerian Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti mengungkap terkait arah pembangunan infrastruktur nasional. Pihaknya mengatakan hal tersebut akan difokuskan untuk menyukseskan program swasembada pangan.

Presiden Prabowo Subianto dikatakannya telah menyampaikan instruksi agar proyek infrastruktur baru dihentikan sementara dan prioritas dialihkan pada swasembada pangan.

Baca Juga: Prabowo Perintahkan untuk Turunkan Harga Tiket Pesawat, Dirut Baru Garuda Langsung Putar Otak

”Kita diminta excersice kegiatan, yang luncuran harus dilanjutkan begitu juga yang kita sudah berkomitmen. Sementara yang baru-baru diarahkan untuk swasembada pangan,” katanya dilansir Minggu (17/11).

Wamen Diana juga menyebutkan bahwa review perencanaan kegiatan sangat penting untuk dilakukan guna menyelaraskan visi dan misi prioritas nasional, salah satunya dengan bersinergi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Untuk tahun anggaran (TA) 2025, Kementerian Pekerjaan Umum menerima tambahan alokasi anggaran sebesar Rp40,59 triliun. Dengan tambahan ini, total anggaran kementerian ini padamencapai Rp116,23 triliun di TA 2025. Adapun anggaran ini akan digunakan untuk:

1. Mendukung Ketahanan Pangan dan Energi
2. Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah
3. Keberlanjutan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)

Selain swasembada pangan, kementerian ini juga turut berpartisipasi pada program swasembada energi melalui pembangunan dari Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung.

Dalam bidang pendidikan, pihaknya juga akan melakukan renovasi dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan yang terdiri dari 11.420 unit sekolah dan 22 unit perguruan tinggi.

Adapun dalam sektor kesehatan, kementerian ini berpartisipasi dengan menurunkan angka stunting melalui pembangunan infrastruktur sanitasi dan air bersih. 

Wamen Diana mengatakan saat ini kementeriannya sedang menyusun rencana strategis berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Hal tersebut untuk memastikan pihaknya dapat mencapai target yang telah ditentukan di 2025.

Baca Juga: Optimalkan Tata Kelola, Prabowo Diminta Bentuk Direktorat Jenderal Pos dan Logistik

“Untuk mensinkronisasi sehingga di 2025 kita tidak meleset. Kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan itu harus dilaksanakan supaya target rencana tidak meleset,” tutur Diana.