Optimalkan Tata Kelola, Prabowo Diminta Bentuk Direktorat Jenderal Pos dan Logistik

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diimbau untuk membentuk Direktorat Jenderal Pos dan Logistik di bawah naungan Kementerian Perhubungan RI untuk meningkatkan efisiensi distribusi di Indonesia.

Akademisi dari Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI) Wahyudi Adiprasetyo menilai Direktorat Jenderal tersebut diharapkan mampu mendorong efisiensi sektor pos dan logistik di Indonesia. 

Baca Juga: Era Prabowo, Belgia Tak Sabar Kolaborasi Bareng Indonesia

Selama ini sektor pos berada di bawah Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo. Sedangkan sektor logistik yang secara regulasi menjadi satu kesatuan dengan Pos masih menyebar di berbagai kementerian dan lembaga.  

"Inilah saatnya sektor Pos dan Logistik memiliki “rumah” untuk mengatur, menata kelola dan mengembangkannya,"kata Wahyudi kepada wartawan di Bandung, Jumat (15/11/2024,)

Ukuran pasar industri pos dan logistic diperkirakan mencapai angka 122,22 milar USD dan peran strategisnya bagi ekoenomi nasional maka pembentukan direktorat jenderal itu terasa sangat penting dan genting. 

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal ini penting untuk menjawab berbagai tantangan distribusi di negara kepulauan seperti Indonesia. Di mana, dalam kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, sektor pos dan logistik menjadi kunci pemerataan ekonomi di semua wilayah.  

Dalam konteks global, sektor pos memiliki kekhasan yakni menjadi anggota badan internasional yang bernama Universal Postal Union (UPU) yang memiliki keanggotaan seluruh negara dimuka bumi ini. Hal ini penting karena terkait dengan kewajiban untuk menyediakan layanan universal.

“Dengan dibentuknya direktorat jenderal ini adalah bentuk komitmen pemerintah mengoptimalkan infrastruktur pos dan logistik, mengadopsi teknologi digital seperti Internet of Things (IoT) dan blockchain, serta menetapkan regulasi demi meningkatkan efisiensi dan transparansi distribusi,” jelasnya

Nantinya, Direktur Jenderal Pos dan Logistik akan memfokuskan diri pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antardaerah. Infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan, dan pusat distribusi akan ditingkatkan agar dapat memperlancar akses layanan logistik yang merata. 

Baca Juga: Perkonindo Minta Presiden Prabowo Subianto Terus Dorong Jasa Konsultan

“Langkah ini diharapkan dapat menurunkan biaya logistik nasional yang saat ini masih di atas 20% dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh di atas Singapura yang hanya 8% dan Malaysia sekitar 13%,” tegasnya.