Menghadapi Berbagai Tantangan Ekonomi pada Tahun 2025

Indonesia menghadapi berbagai macam tantangan ekonomi jelang memasuki tahun 2025. Berbagai macam tantangan ekonomi tersebut datang dari internal maupun eksternal seperti pelemahan daya beli masyarakat, perlambatan pertumbuhan ekonomi, ancaman inflasi akibat kenaikan PPN, hingga ketegangan geopolitik di berbagai wilayah dunia.

CEO Grant Thornton Indonesia, Johanna Gani, mengamini jika Indonesia tengah dihadapi situasi ekonomi yang kurang baik akibat berbagai macam tekanan ekonomi domestik dan global. Ia menyarankan, perlu ada penerapan prinsip-prinsip environmental, social, and governance (ESG) ke dalam perencanaan strategis guna menghadapi berbagai macam tantangan ekonomi tersebut.

"Kita tengah dihadapkan pada ketidakpastian ekonomi. Inflasi global, ketatnya pasar tenaga kerja di negara maju, serta konflik geopolitik memberi tekanan kepada perekonomian global, termasuk juga Indonesia," katanya dalam kegiatan Media Talkshow: Overcoming Economic Challenges and Integrating ESG into Strategic Planning yang digelar di Jakarta, Kamis (21/11/2024).

Hal senada disampaikan oleh Assurance Partner Grant Thornton Indonesia, Tagor Sidik Sigiro, yang mengatakan bahwa Indonesia tengah menghadapi tantangan kelesuan ekonomi. Ia menambahkan, ekonomi Indonesia bisa semakin melambat pada tahun 2025 mendatang akibat dari kebijakan fiskal pemerintah yang menaikkan PPN menjadi 12 persen. Ia menjelaskan, kenaikan PPN menjadi 12 persen bakal memicu masyarakat untuk mengurangi belanja dan konsumsi yang pada ujungnya akan memperparah kelesuan ekonomi.

Baca Juga: Gelar Economic Outlook 2025, Grant Thornton Indonesia Kupas Tuntas Strategi Indonesia Hadapi Tantangan Ketidakpastian Ekonomi

"Pelaku usaha sedang dalam survival mode sampai akhir tahun 2024. Kebijakan di sektor fiskal pada 2024 menjadi salah satu fokus dari para pelaku usaha di tengah pelemahan ekonomi. Banyak perusahaan pada 2024 yang performanya tidak terlalu bagus, tetapi tetap harus memenuhi kewajiban perpajakan,” kata Tagor.

Adapun, Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, mengatakan arah kebijakan fiskal pemerintah merupakan salah satu tantangan terbesar ekonomi pada tahun 2025. Ia menegaskan, kenaikan PPN menjadi 12 persen akan semakin menekan daya beli masyarakat, terutama kelas menengah dan miskin.

Bhima memaparkan, kenaikan PPN menjadi 12 persen pada dasarnya terdapat kenaikan persentase mencapai 9,09 persen apabila dibandingkan dengan PPN tahun 2024 ini sebesar 11 persen. Ia menegaskan, enaikan persentase sebesar 9,09 persen tersebut lebih tinggi daripada inflasi dan upah minimum. 

"Jadi, memang keputusan pemerintah akan mengakibatkan efek domino ke banyak sector terutama pada sektor ritel, industri pengolahan, logistik, hingga belanja rekreasi. Dampak negatif ini bisa berupa PHK massal. Kita harus mewaspadai dampak kenaikan PPN ini pada tahun 2025," pungkasnya.