Survei Indikator Ungkap Erick Thohir Menjadi Menteri Paling Sukses dalam 100 Hari Pemerintahan Prabowo

Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan tujuh menteri dalam Kabinet Merah Putih dianggap memiliki kinerja terbaik selama 100 hari pertama masa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam survei berjudul "Evaluasi Publik atas Kinerja 100 Hari Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putih", Menteri BUMN Erick Thohir menempati posisi tertinggi dengan skor 14,2%.

Survei dilakukan secara tatap muka pada 16-21 Januari 2025. Selain Erick Thohir, enam menteri lainnya yang mendapatkan penilaian positif adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (13,2%), Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (6,7%), Menteri Agama Nasaruddin Umar (3,7%), Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (3,6%), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (2,7%), dan Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra (1,9%).

Baca Juga: 100 Hari Pemerintahan Prabowo, CELIOS Rilis Kinerja Menteri yang Berapor Buruk

Pendiri Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menjelaskan bahwa tingginya peringkat para menteri tersebut berkaitan erat dengan tingkat pengenalan masyarakat terhadap kinerja mereka. "Sehingga ketika kami beri daftar nama sekalipun, masyarakat tidak berkurang signifikan dengan nama-nama yang dipersepsikan positif," ungkap Burhanuddin, Senin (27/1/2025).

Burhanuddin juga menyebut bahwa hasil survei ini mencerminkan kepuasan publik terhadap hubungan harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, kinerja positif para menteri menjadi modal politik yang kuat bagi Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga: Beri Rapor Merah untuk 100 Hari Kabinet Prabowo-Gibran, CELIOS Menilai Perlu Perombakan

"Ini mengindikasikan bulan madu politik dengan publik belum berakhir. Ini agak berbeda kalau kita bandingkan dengan pemerintahan sebelumnya," katanya.

Lebih lanjut, Burhanuddin menilai bahwa kepuasan masyarakat terhadap kabinet saat ini lebih tinggi dibandingkan dua pemerintahan sebelumnya dalam periode yang sama. Hal ini dapat menjadi landasan penting bagi pemerintahan untuk mempertahankan kepercayaan publik ke depannya