Beri Rapor Merah untuk 100 Hari Kabinet Prabowo-Gibran, CELIOS Menilai Perlu Perombakan

Evaluasi kinerja pemerintah menjadi sorotan tajam tepat 100 hari pemerintahan Kabinet Prabowo – Gibran. Studi yang dibedah oleh Center of Economic and Law Studies (CELIOS) memaparkan rapor merah bagi kabinet anyar yang baru bekerja 100 hari tersebut.

Presiden Prabowo Subianto mendapatkan nilai 5 dari 10, sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hanya mendapatkan nilai 3 dari 10 saja.

Studi yang digelar CELIOS dan berbasis expert judgement ini melibatkan 95 jurnalis dari 44 lembaga pers yang dianggap memiliki akses langsung untuk memantau kinerja pemerintah. Hasilnya, CELIOS pun memaparkan sejumlah cacatan kritisnya terkait dengan pencapaian program kerja, pola komunikasi pemerintah, serta koordinasi antar lembaga yang dinilai kurang efektif.

Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, menyebutkan bahwa beberapa menteri justru menjadi beban kabinet karena manuver individu yang tidak produktif.

"Banyak menteri sibuk dengan agenda pribadi, bahkan ada kementerian yang belum melantik pejabat eselonnya," ujar Media dalam keterangan pers yang dikutip Minggu (26/1/2025).

Baca Juga: 100 Hari Pemerintahan Prabowo, CELIOS Rilis Kinerja Menteri yang Berapor Buruk

Kritik terhadap Tim Ekonomi dan Sektor Strategis

Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira Adhinegara, menyoroti performa tim ekonomi yang belum optimal. Indikator seperti penurunan IHSG sebesar 5,82% dalam tiga bulan terakhir, meningkatnya PHK di sektor padat karya, serta pelemahan daya beli masyarakat menjadi sinyal kegagalan strategi ekonomi.

Dirinya juga mengkritik lambannya antisipasi pemerintah terhadap tantangan global. Dia memberi contoh yakni proteksionisme di era Trump kedua (Trump 2.0).

"Koordinasi antar kementerian lemah. Mandat strategis seperti pengembangan kendaraan listrik (EV) belum dijalankan dengan baik, bahkan regulasi pembatasan produksi nikel masih belum diterapkan, padahal pasar internasional sedang membutuhkan langkah tegas," jelas Bhima.

Sementara itu, dari sektor energi dan lingkungan, pihaknya mencatatkan kegagalan dalam mengintegrasikan swasembada energi dengan konservasi hutan. Hasilnya, Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, mendapatkan kritik keras atas kebijakan penggunaan 20 juta hektare hutan untuk cadangan pangan dan energi yang dinilai berpotensi mengundang kecaman dunia internasional.

Masalah Hukum dan HAM

Sementara itu, Peneliti Hukum CELIOS, Muhamad Saleh, menyinggung stanasi dalam reformasi Hukum dan HAM. Menurut Saleh, wacana pengampunan koruptor, agresivitas aparat dan multifungsi TNI menjadi isu utama yang menurunkan kepercayaan publik.

“Efektivitas regulasi juga dinilai minim, dengan sebagian besar produk hukum hanya terkait restrukturisasi kelembagaan, bukan substansi kebijakan yang langsung berdampak pada masyarakat,” ucap Saleh.

Baca Juga: Celios Bilang PPN Naik 12 Persen Bisa Picu Masalah Kesehatan Mental Gen Z, Thrifting dan Jastip Bakal Jadi Alternatif

Desakan Reshuffle Kabinet

Lebih lanjut, sebanyak 88% responden dari survei yang digelar oleh CELIOS tersebut mendukung perombakan kabinet dalam enam bulan pertama untuk memperbaiki kinerja pemerintahan. Menteri-menteri seperti Natalius Pigai (HAM), Bahlil Lahadalia (ESDM), dan Yandri Susanto (Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal) menjadi sorotan atas kinerja buruk mereka.

Studi ini menegaskan bahwa kabinet harus segera melakukan evaluasi mendalam dan menata ulang strategi.

"Evaluasi ini adalah peluang bagi Presiden Prabowo untuk berbenah, memastikan pemerintahan dapat memberikan hasil yang lebih baik bagi rakyat," pungkas Saleh.