DPRD Kota Denpasar Studi Banding ke JIP, Pelajari Pengelolaan SJUT di Jakarta

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Denpasar melakukan kunjungan kerja ke PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) pada Kamis (16/1/2025) guna mempelajari pengelolaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT). Studi banding ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik serta efektivitas tata kelola infrastruktur di Denpasar.

Rombongan dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, bersama sejumlah pimpinan komisi, di antaranya Ketua Komisi I, Putu Gede Wibawa, serta Ketua Komisi III, I Wayan Suadi Putra. Mereka disambut langsung oleh Direktur Niaga & Operasi JIP, Ivan C. Permana, dan Direktur Keuangan & Pendukung JIP, Santosa.

Dalam pertemuan tersebut, Ivan C. Permana menekankan pentingnya pengelolaan infrastruktur utilitas yang efektif untuk menciptakan lingkungan kota yang lebih rapi dan aman. “Melalui kunjungan ini, diharapkan dapat terbentuk kerja sama dan pertukaran pengetahuan yang bermanfaat bagi pengembangan infrastruktur serta peningkatan kualitas layanan publik di Kota Denpasar,” ujarnya.

Baca Juga: JIP Hadirkan Solusi Digital untuk UMKM di Rusun Marunda

SJUT merupakan sistem yang menata jaringan utilitas seperti kabel listrik, telekomunikasi, dan pipa gas secara terpadu di dalam tanah. Dengan sistem ini, kabel dan pipa yang sebelumnya menggantung di tiang-tiang utilitas dapat dipindahkan ke bawah tanah, menciptakan tatanan kota yang lebih estetis dan aman.

Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, mengungkapkan bahwa studi banding ini dilakukan agar pihaknya dapat memahami secara langsung bagaimana SJUT diterapkan di Jakarta dan bagaimana sistem serupa bisa diadaptasi di Denpasar. “Kami ingin melihat langsung bagaimana sistem ini diterapkan di Jakarta agar bisa diterapkan secara optimal di Denpasar,” katanya.

Kunjungan ini diharapkan membuka peluang kerja sama antara JIP dan Pemerintah Kota Denpasar dalam bentuk konsultasi maupun pendampingan teknis. Selain itu, DPRD Kota Denpasar juga akan mengkaji regulasi yang diperlukan agar implementasi SJUT dapat sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan wilayahnya.