Sejalan dengan Prioritas Pemerintah, Ini Program Kerja Utama ESDM 2025

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot menyampaikan program utama Kementerian ESDM pada 2025 sejalan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Hal tersebut disampaikan Yuliot dalam Rapat Kerja bersama Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI membahas Program Kerja Kementerian ESDM tahun 2025 di Gedung DPD RI Jakarta, Senin (24/2/2025).

Baca Juga: Alasan Industri Mobil Thailand Anjlok Parah di Januari 2025

"Dapat kami sampaikan bahwa program kerja Kementerian ESDM pada tahun 2025 ini sejalan dengan prioritas yang ditetapkan dalam Asta Cita menjadi program prioritas pemerintahan Kabinet Merah Putih, bagaimana ketahanan energi dan juga keberlanjutan hilirisasi dapat dilaksanakan," ujar Yuliot, dikutip dari siaran pers Kementerian ESDM, Selasa (25/2).

Adapun program prioritas yang disampaikan Yuliot antara lain adalah peningkatan lifting minyak dan gas bumi (migas), pengembangan biofuel, pembangunan energy storage, pembangunan jaringan gas kota (jargas), pengelolaan subsidi tepat saran, dan penegakan hukum tegas. 

Sementara untuk perizinan sektor ESDM, juga dilakukan digitalisasi proses perizinan, lalu perbaikan tata kelola perizinan mineral dan batubara (minerba).

Yuliot juga menyampaikan program akselerasi hilirisasi sebagai program prioritas oleh Pemerintah. Selaras dengan yang diatur dalam Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), nantinya akan diberikan secara prioritas. 

Adapun prosesnya, jelas Yuliot, Kementerian ESDM akan memberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) terlebih dahulu, kemudian atas WIUP ini dilihat komitmen untuk dilakukan hilirisasi dan memenuhi berbagai persyaratan, lalu melalui tahapan eksplorasi dan eksploitasi.

"Ya tentu nanti dengan adanya prioritas pemberian WIUP kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan hilirisasi, ini akan lebih menyederhanakan bisnis proses untuk terjadinya hilirisasi," imbuh Yuliot.

Program prioritas selanjutnya adalah pengembangan energi terbarukan, yang dilakukan untuk mempercepat pemenuhan target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK). Terkait dengan pengurangan emisi ini, Yuliot meminta pengawalan dari anggota DPD RI untuk mendorong potensi energi terbarukan dari daerah konstituennya.

"Kami mengharapkan ini justru perlu pengawalan juga dari DPD RI, kira-kira untuk daerah-daerah yang bisa didorong untuk pengembangan energi baru terbarukan, misalnya pembangunan infrastruktur, kemudian yang terkait dengan tata ruang yang ada di daerah, kemudian yang terkait dengan keterlibatan masyarakat. Mungkin kita bisa bersama-sama untuk melakukan kegiatan, sehingga untuk percepatan pembangunan energi baru terbarukan ini bisa terlaksana," ujar Yuliot.

Tak hanya itu, Yuliot juga menyampaikan program pengembangan transmisi, dekarbonisasi sektor ESDM, zero temuan material atas hasil pengawasan internal, dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) sektor ESDM.