Saham Bank Himbara Menguat! Erick Thohir: RUPS Beri Efek Positif

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menegaskan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang digelar Minggu ini bertujuan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan bank BUMN. Dalam pertemuan ini, Kementerian BUMN mendorong penerapan good corporate governance, transparansi, dan penguatan kinerja perbankan.

"Berbagai program pemerintah membutuhkan dukungan bank-bank Himbara. Melalui RUPS di BRI, Bank Mandiri, BNI, dan BTN, kami terus mendorong peningkatan kinerja serta transparansi perbankan agar program strategis pemerintah berjalan lebih optimal," ujar Erick dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (27/3).

Baca Juga: Pejabat Bank Indonesia Jadi Komisaris Himbara, Kok Mirip Masa Orde Baru

Erick menambahkan, RUPS Himbara diharapkan memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional di tengah tantangan global, seperti ketidakpastian pasar keuangan, dinamika geopolitik, serta perlambatan ekonomi di beberapa negara. Meski demikian, peluang pertumbuhan tetap terbuka melalui investasi strategis dan ekspansi ke negara-negara berkembang.

Menurutnya, hasil RUPS telah menunjukkan respons pasar yang cukup positif terhadap bank-bank Himbara. "Pergerakan saham bank Himbara menunjukkan tren penguatan pasca pertemuan dengan pemegang saham. Ini mencerminkan kepercayaan pasar serta sejalan dengan visi pemerintah dalam mengelola BUMN secara transparan dan akuntabel," jelas Erick.

Baca Juga: BI Copot 3 Asisten Gubernur yang Ditunjuk sebagai Komisaris Himbara!

Ia juga menekankan pentingnya peran wakil pemerintah dalam komposisi pemegang saham Himbara untuk menjaga kepentingan negara serta memastikan transparansi sektor perbankan.

"Keberadaan perwakilan pemerintah dalam pemegang saham, seperti di BRI yang melibatkan Kementerian Koperasi dan UKM serta di BTN yang melibatkan sektor perumahan, bertujuan memastikan keterpaduan kebijakan. Namun, pengawasan tetap menjadi prioritas dan dilakukan melalui berbagai lembaga terkait, termasuk Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia," tegasnya.