Di Tengah Tarif Impor AS, Potensi Kerja Sama Perdagangan RI-Turki Masih Sangat Besar

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melihat potensi kerja sama perdagangan antara Indonesia dan Turki masih sangat besar.

Hal tersebut disampaikannya saat mewakili Presiden Republik Indonesia memberi sambutan utama pada Turkiye-Indonesia CEO Roundtable Meeting.

Baca Juga: Presiden Prabowo Tegaskan Indonesia dan Turkiye Harus Jadi Kekuatan Positif Dunia Islam dan Global South

Pertemuan yang diselenggarakan oleh KADIN Indonesia dan The Foreign Economic Relations Board of Turkey (DEIK) itu dihadiri lebih dari 50 pemimpin bisnis kedua negara yang mewakili berbagai sektor usaha, seperti pertahanan, teknologi, konstruksi, infrastruktur, energi, industri kesehatan, farmasi, manufaktur, pendidikan vokasi, dan pengembangan SDM.

"Indonesia dan Turki perlu memperkuat kerja sama ekonomi serta melihat potensi yang masih sangat besar antara kedua negara, di tengah ketidakpastian global dan tren proteksionisme yang baru saja dilakukan oleh Amerika Serikat," ungkap Menko Airlangga, dikutip dari siaran pers Kemenko Perekonomian, Jumat (11/4).

Indonesia dan Turki memiliki fundamental ekonomi relatif stabil dengan konsumsi domestik cukup tinggi. Tahun 2025 ini menandai 75 tahun kerja sama bilateral Indonesia dan Turki, untuk itu kerja sama tahap lanjutan menjadi suatu keharusan bagi kedua negara.

Perdagangan kedua negara pada 2024 sekitar USD2,4 miliar, dan ditargetkan oleh kedua Kepala Negara untuk mencapai hingga USD10 miliar. Untuk itu, percepatan dan implementasi dari limited preferential trade agreement menjadi suatu keharusan. 

Melalui perjanjian perdagangan ini, kedua negara dapat fokus pada beberapa produk utama untuk dibebaskan, baik secara tarif maupun non-tarif, dengan waktu negosiasi yang relatif lebih cepat.

"Turki melihat Indonesia sebagai mitra utama dan hub bagi perdagangan di kawasan ASEAN," tutur Deputi Menteri Perdagangan Turki Ozgur Volkan Agar.

Turki telah memiliki kerja sama perdagangan bebas dengan Malaysia dan Vietnam sehingga sudah menjadi keharusan bahwa limited preferential trade agreement segera diselesaikan, sejalan dengan mandat kedua negara. 

Di sisi lain, Indonesia juga dapat melihat Turki sebagai hub untuk masuk pada pasar Uni Eropa dan mendukung percepatan penyelesaian perundingan Indonesia-Uni Eropa CEPA.