Berkomitmen Berantas Ilegal Fishing, RI Perkuat Kerja Sama dengan Australia

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Pemerintah Australia membahas penguatan kerja sama pemberantasan IUU Fishing di wilayah perbatasan kedua negara.

Hal tersebut terjadi dalam pertemuan antara KKP dan Pemerintah Australia melalui Australian Fisheries Management Authority di Jakarta pada Senin (5/5/2025).

Baca Juga: Presiden Prabowo Panggil Menteri Rosan, Bahas Evaluasi dan Asesmen BUMN

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono, menjelaskan bahwa kerja sama dengan Pemerintah Australia di bidang pengawasan perikanan ini telah berlangsung sejak 2007, melalui Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF).

“Kami menyampaikan apresiasi kepada AFMA atas kerja sama yang berkelanjutan di bidang pengawasan perikanan dan upaya untuk memerangi Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing (IUU fishing) di perbatasan kedua negara selama ini,” ungkapnya saat menyambut CEO AFMA, dikutip dari siaran pers KKP, Jumat (9/5).

Ipunk, menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia berkomitmen penuh mendorong praktik penangkapan ikan yang bertanggung jawab, terutama dalam pemberantasan illegal fishing dan mencegah nelayan tradisional yang melintas batas. 

Untuk itu, ia menyampaikan terima kasih atas kerja sama penyelenggaraan public information campaign (PIC) atau penyadartahuan masyarakat, yang pada tahun 2024 lalu dilaksanakan di Provinsi NTT yaitu Kupang dan Rote serta di Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu di Bau Bau, Muna Barat dan Konawe Selatan.

Sementara itu, CEO AFMA, Wez Norris menyatakan bahwa pihaknya berterima kasih atas upaya yang telah dilakukan Ditjen PSKDP dalam penanganan nelayan pelintas batas, khususnya di wilayah perbatasan Australia-Indonesia. 

Selanjutnya, Australia berkomitmen akan tetap melakukan kerja sama di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan Indonesia.