Kemenperin Jelaskan Tujuan Rancang Aturan Kawasan Industri Tertentu

“Rancangan regulasi ini juga memberikan ruang bagi kawasan industri yang telah berdiri dan beroperasi sebelum tahun 2015, untuk dapat ditetapkan sebagai kawasan industri melalui mekanisme pasal peralihan. Hal ini membuka peluang legalisasi bagi kawasan industri existing, khususnya di Kota Batam dan wilayah lain yang memiliki kondisi serupa,” imbuhnya.

Akhmad Ma’ruf Maulana selaku Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Bidang Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, dan Proyek Strategis Nasional menyampaikan, kebijakan pengembangan kawasan industri di bawah 50 hektare, khususnya di wilayah Kepri, menunjukkan keberanian pemerintah dalam membaca realitas di lapangan secara objektif dan proporsional. Pendekatan yang lebih fleksibel inilah yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan industri skala kecil hingga menengah di daerah.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia Wilayah Kepulauan Riau, Peters Vincent menambahkan, dengan posisi strategis Batam yang dekat dengan Singapura dan Malaysia, serta didukung infrastruktur pelabuhan, bandara, dan kawasan perdagangan bebas, pengembangan kawasan industri skala kecil di bawah 50 hektare menjadi sangat penting untuk menjawab keterbatasan lahan sekaligus memenuhi kebutuhan investasi industri kecil dan menengah yang terus meningkat.

Melalui forum konsultasi publik ini, Kemenperin membuka ruang partisipasi bagi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, pelaku usaha, asosiasi, maupun pengelola kawasan industri, guna menyampaikan masukan dan pandangan terhadap substansi pengaturan dalam Rancangan Permenperin tersebut.

“Kami berharap regulasi ini dapat segera ditetapkan dan memberikan landasan hukum yang kuat serta aplikatif bagi pengembangan kawasan industri di Indonesia. Dukungan dan kontribusi dari seluruh pihak sangat kami apresiasi dalam mewujudkan pengaturan yang tepat guna dan tepat sasaran,” tutup Dirjen KPAII.