Pemerintah Daerah Perkuat Sistem Perlindungan Bagi Perempuan dan Anak dari Kekerasan

Wakil Wali Kota Padangsidimpuan, Harry Pahlevi Harahap, menyampaikan bahwa pembentukan Satgas Terpadu Peduli Perempuan dan Anak (PPA) dilatarbelakangi oleh tingginya angka kasus kekerasan, dengan 20 kasus yang telah ditangani sepanjang tahun 2025. Satgas ini diharapkan dapat menekan angka kekerasan serta mewujudkan Kota Padangsidimpuan yang ramah terhadap perempuan dan anak.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menyampaikan bahwa pembentukan Satgas Terpadu PPA diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam membangun kepercayaan publik, khususnya bagi korban kekerasan. Keberadaan Satgas ini dinilai penting untuk mendorong masyarakat, terutama perempuan dan anak, agar tidak ragu melaporkan kasus kekerasan yang mereka alami atau saksikan.

“Ketika masyarakat berani melapor, maka korban akan lebih cepat mendapatkan pendampingan, akses terhadap layanan pemulihan, serta kesempatan memperoleh keadilan. Satgas ini harus mampu menciptakan rasa aman dan menjamin kerahasiaan serta keberpihakan kepada korban,” tegasnya.