Sri Mulyani Jujur! Defisit APBN akan Melebar Jadi Rp662 Triliun, Ini Biang Keroknya!

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencapai Rp662 triliun atau 2,78 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), lebih tinggi dari asumsi awal sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53 persen dari PDB.
Ia mengungkap pelebaran terjadi karena realisasi pendapatan negara diperkirakan lebih rendah dari target, sementara belanja negara tetap tinggi.
“Total defisit anggaran Rp662 triliun atau 2,78 persen terhadap PDB. Ini melebar dari asumsi awal dalam APBN yang sebesar Rp616,2 triliun,” ujar Sri Mulyani, dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa (1/7/2025).
Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Anggaran Lebih 2024 Rp457,5 Triliun, Jadi Penyanggah Fiskal!
Kementerian Keuangan mencatat, pendapatan negara hanya akan mencapai Rp2.865,5 triliun atau 95,4 persen dari target sebesar Rp3.005,1 triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan diperkirakan mencapai Rp2.387,3 triliun atau 95,8 persen dari target Rp2.490,9 triliun.
Sementara itu, penerimaan pajak saja diproyeksikan sebesar Rp2.076,9 triliun atau 94,9 persen dari target Rp2.189,3 triliun. Penerimaan dari kepabeanan dan cukai justru melebihi target, yakni Rp310,4 triliun atau 102,9 persen.
Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) diperkirakan hanya Rp477,2 triliun atau 92,9 persen dari target. Penurunan ini terjadi akibat tidak adanya tambahan setoran dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke kas negara.
Baca Juga: Penuhi Kebutuhan Belanja Prabowo, Sri Mulyani Akui Buka Blokir Anggaran Capai Rp 134,9 Triliun
“Kami sampaikan, karena PNBP tidak lagi menerima dividen dari BUMN, yaitu kehilangan Rp80 triliun. Untuk estimasi PNBP, akan kontraksi sebesar 18,3 persen karena komoditas, lifting minyak, maupun dividen BUMN yang tidak lagi diberikan ke APBN,” jelas Sri Mulyani.
Di sisi lain, belanja negara diperkirakan tetap tinggi dan mencapai Rp3.527,5 triliun atau 97,4 persen dari pagu anggaran 2025. Belanja pemerintah pusat diproyeksikan sebesar Rp2.663,4 triliun atau 98,6 persen dari target.
Belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) bahkan diperkirakan melampaui pagu awal dan mencapai Rp1.275,6 triliun atau 109,9 persen. Namun, belanja non-K/L justru diproyeksikan tidak mencapai target, yakni hanya Rp1.387,8 triliun atau 90 persen dari pagu anggaran.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Cita Auliana
Editor: Annisa Nurfitri
Advertisement