Ajukan Rp48,8 Triliun, Kemenhub Hanya Dapat Anggaran Rp24,4 Triliun untuk 2026

Komisi V DPR RI menyetujui pagu indikatif anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk tahun anggaran 2026 sebesar Rp24,4 triliun. Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama yang digelar di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Rabu (10/7/2025).

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan bahwa anggaran ini akan difokuskan pada pemerataan pembangunan infrastruktur dan peningkatan keselamatan transportasi nasional.

“Kami menyambut baik pengesahan pagu indikatif ini sebagai bagian dari upaya bersama membangun sistem transportasi yang inklusif, berkelanjutan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Dudy.

Baca Juga: Kemenhub Minta Tambahan Anggaran Rp13 Triliun, Buat Apa Saja?

Dari total pagu yang disetujui, alokasi terbesar akan diberikan untuk layanan keperintisan sebesar Rp3,21 triliun, keselamatan transportasi Rp2,88 triliun, serta pendidikan dan pelatihan vokasi sebesar Rp1,85 triliun.

Meski telah disetujui, pagu indikatif tersebut tercatat lebih rendah Rp7,05 triliun dibandingkan anggaran tahun 2025. Bahkan, jumlah tersebut hanya mencakup 50,1% dari total kebutuhan ideal Kemenhub untuk tahun 2026 yang mencapai Rp48,88 triliun.

Baca Juga: DPR Pertanyakan Kemenhub Soal Pertimbangan Perubahan Aturan Potongan Tarif Ojol

Menanggapi hal itu, Kemenhub mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp13,25 triliun guna mendukung kegiatan prioritas yang belum terakomodasi dalam pagu awal.

Dudy menegaskan bahwa kementeriannya akan mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, meskipun dengan keterbatasan dana.

“Kami percaya bahwa dengan sinergi yang kuat, keterbatasan anggaran bukanlah hambatan untuk terus menghadirkan layanan transportasi yang andal,” tegasnya.