Labeli Pengusaha Nakal Serakahnomics, Prabowo: Parasit Penghisap Darah Rakyat, Vampir Ekonomi!

Presiden Prabowo Subianto mengungkap keberadaan "vampir-vampir ekonomi" yang menurutnya menjalankan praktik serakah dalam berbisnis, yang ia sebut sebagai serakahnomics. 

Prabowo menyoroti praktik segelintir pengusaha yang mencari keuntungan secara tidak wajar, bahkan merugikan rakyat dan negara. Ia menegaskan bahwa praktik tersebut tidak mencerminkan prinsip ekonomi manapun dan bertentangan dengan etika bisnis.

“Saya ingin sampaikan adalah pengusaha-pengusaha yang serakah. Kita perlu pengusaha. Saya pengusaha sebelum saya masuk politik. Tapi ini sudah bukan pengusaha yang benar. Ini bukan bisnis. Ini bukan entrepreneurship. Ini adalah keserakahan. Ini adalah serakah,” ujar Prabowo, saat meresmikan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025).

Baca Juga: Prabowo Murka! Rp100 Triliun Hilang karena Beras Oplosan

Ia menambahkan bahwa perilaku ekonomi seperti ini bukan bagian dari mazhab ekonomi klasik, liberal, atau sosialis. Menurutnya, pendekatan yang ia sebut serakahnomics adalah bentuk baru dari tindakan ekonomi yang merugikan bangsa.

“Ini saya beri nama serakahnomics. Ini enggak perlu kita kasih perlakuan yang baik. Saya sudah kasih warning berkali-kali sekian bulan. Tolonglah patuhi ketentuan, patuhi undang-undang. Masa tega petani setengah mati. Rakyat kita masih banyak susah. Ada yang mau cari keuntungan di atas penderitaan rakyat. Itu namanya adalah mengisep darahnya rakyat. Itu adalah menurut saya parasit mengisep darah. Vampir-vampir ekonomi,” tegasnya.

Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberi toleransi terhadap praktik yang merugikan rakyat. Ia memerintahkan aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelanggaran yang terjadi.

Baca Juga: Prabowo Akui Terkejut, Kopdes Diresmikan Lebih Cepat

Pernyataan keras Prabowo ini berkaitan dengan temuan praktik pengoplosan beras yang diduga merugikan negara hingga Rp100 triliun per tahun. Aktivitas ilegal ini disebut dinikmati oleh hanya 45 kelompok usaha.

“Ini Rp100 triliun kita rugi tiap tahun dinikmati oleh hanya 45 kelompok usaha. Saya anggap ini adalah pengkhianatan kepada bangsa dan rakyat. Ini adalah upaya untuk membuat Indonesia terus lemah, terus miskin. Saya tidak terima,” ujar Prabowo.

Sebagai bentuk penegakan hukum, Presiden memerintahkan Kapolri dan Jaksa Agung untuk mengusut tuntas kasus-kasus yang merugikan negara dan rakyat.

“Saya disumpah di depan rakyat untuk memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Saya perintahkan Kapolri dan Jaksa Agung usut tindak,” pungkasnya.