Ini Arahan Terbaru Prabowo ke Sri Mulyani Soal APBN 2026

Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan strategis kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Arahan itu disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Selasa (22/7/2025), menjelang penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN oleh Presiden ke DPR pada 15 Agustus mendatang.

Sri Mulyani menyampaikan, Presiden meminta agar pengelolaan APBN tetap disiplin, dengan menjaga defisit anggaran pada level yang wajar dan berkelanjutan. Pemerintah juga diminta terus melakukan reformasi di sisi penerimaan negara agar postur fiskal tetap sehat, sekaligus memperkuat peran APBN sebagai instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Bapak Presiden menyampaikan bahwa reformasi penerimaan negara harus terus dilakukan, defisit harus dijaga pada level yang baik, dan belanja negara difokuskan pada program-program penting,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers usai rapat terbatas.

Baca Juga: Sri Mulyani Harap APBN Semester II 2025 Ikuti Periode Sama 2024

Ia menambahkan, Presiden menekankan pentingnya menjaga market confidence agar pelaku pasar tetap optimistis terhadap arah kebijakan fiskal pemerintah. “Beliau mengatakan, apabila bisa disusun dengan baik, maka market confidence akan tetap bagus, ekonomi bisa tetap jalan, dan dukungan APBN sebagai instrumen counter-cyclical bisa tetap efektif,” jelasnya.

Selain soal fiskal, Prabowo juga memberi arahan agar perekonomian nasional tidak terlalu bergantung pada APBN. Ia mendorong reformasi regulasi yang dapat mempermudah dunia usaha, memperkuat investasi, dan mendukung pertumbuhan sektor riil. Reformasi ini juga diharapkan memperkuat tata kelola lembaga investasi negara seperti Danantara.

“Bapak Presiden menekankan pentingnya perbaikan berbagai regulasi agar perekonomian bisa tumbuh tidak hanya bergantung pada APBN. Ini termasuk untuk mendorong investasi, perdagangan, dan penguatan Danantara,” ujar Sri Mulyani.

Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani juga melaporkan sejumlah agenda penting kepada Presiden. Pertama, pembahasan laporan pelaksanaan APBN 2024 yang saat ini sedang dibahas dengan Badan Anggaran DPR. Ia menyampaikan bahwa laporan keuangan pemerintah pusat tahun anggaran 2024 ditargetkan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kedua, Sri Mulyani juga menyampaikan perkembangan pembahasan APBN 2025 pasca-penyampaian laporan semester. Outlook APBN 2025 saat ini menunjukkan proyeksi defisit sebesar 2,78% dari produk domestik bruto (PDB). “Itu karena dari sisi penerimaan maupun belanja negara terjadi dinamika. Namun masih dalam batas fiskal yang dijaga,” katanya.

Baca Juga: Prabowo Bocorkan Sri Mulyani Pusing Tiap Kali Dipanggil: Apalagi Idenya Presiden Ini

Ketiga, ia memaparkan progres penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN 2026 yang akan disampaikan Presiden kepada DPR pada 15 Agustus 2025. Dalam draf awal, sejumlah program prioritas telah dimasukkan sesuai arahan Presiden. Beberapa di antaranya mencakup program makanan bergizi gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, layanan kesehatan gratis, dan percepatan pembangunan infrastruktur ketahanan pangan seperti bendungan dan irigasi.

Program lain yang juga menjadi fokus belanja negara dalam RAPBN 2026 termasuk peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah, perbaikan sekolah madrasah, transformasi sekolah digital, serta dukungan untuk pendidikan tinggi melalui Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi.

Menurut Sri Mulyani, seluruh masukan dan prioritas dari Presiden telah dicatat dan akan menjadi dasar dalam finalisasi RAPBN 2026. Namun, ia menegaskan bahwa isi lengkap Nota Keuangan baru akan diumumkan resmi oleh Presiden dalam Sidang Paripurna DPR.

“Finalisasinya tentu saya tidak bisa sampaikan kepada media malam ini, karena nanti akan disampaikan langsung oleh Bapak Presiden kepada DPR pada 15 Agustus,” tuturnya.