Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Pemerintah Tunda Putusan Rekrutmen dan Penyesuaian Gaji PNS 2026

Pemerintah Tunda Putusan Rekrutmen dan Penyesuaian Gaji PNS 2026 Kredit Foto: Uswah Hasanah
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah belum memutuskan formasi, rekrutmen, maupun penyesuaian gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk tahun anggaran 2026. Keputusan akan diambil setelah mempertimbangkan kebutuhan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta kapasitas fiskal negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan bahwa kebijakan terkait aparatur sipil negara (ASN) akan dibahas bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

“Seperti diketahui bahwa tahun ini juga sudah ada penerimaan, jadi nanti tergantung kebutuhan dari kementerian lembaga dan terutama juga dari daerah,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026, Jumat (15/8/2025).

Baca Juga: 8 Program Prioritas Prabowo di RAPBN 2026, Ini Rinciannya!

Sri Mulyani menekankan bahwa aspek kapasitas fiskal menjadi faktor penentu dalam penetapan kebijakan tersebut. Menurutnya, ruang fiskal untuk 2026 sebagian besar telah dialokasikan untuk program prioritas nasional, sehingga perencanaan belanja pegawai harus dilakukan dengan cermat.

"Namun juga pada saat yang sama ada kapasitas fiskal yang juga harus dipertimbangkan. Jadi untuk hal itu kita belum melakukan eksersis, terutama untuk rekrutmen, untuk gaji," jelas Sri Mulyani.

Baca Juga: RAPBN 2026 Fokus untuk Rakyat, Ini 4 Sektor Prioritas Prabowo

Ia menambahkan, pembahasan formasi dan gaji PNS akan memperhitungkan proyeksi belanja pegawai dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, termasuk implikasi jangka panjang terhadap keberlanjutan fiskal. Pemerintah juga akan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan pelayanan publik dan efisiensi belanja negara.

Hingga saat ini, Kementerian Keuangan belum memberikan rincian jadwal pembahasan atau besaran formasi yang akan dibuka pada 2026. Proses finalisasi akan dilakukan setelah koordinasi lintas kementerian dan analisis terhadap ruang fiskal yang tersedia.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Ida Umy Rasyidah
Editor: Belinda Safitri

Advertisement

Bagikan Artikel: