Saleh Husin Nilai Pergantian Menkeu Bawa Energi Baru untuk Kebijakan Fiskal dan Industri

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian, Saleh Husin, menilai pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani Indrawati kepada Purbaya Yudhi Sadewa sebagai bagian dari dinamika politik dan kebutuhan penyesuaian strategi pemerintah dalam menjawab tantangan ekonomi nasional maupun global. Menurutnya, pergantian kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.

“Selama transisi ini, yang terpenting adalah konsistensi arah kebijakan fiskal dan keberlanjutan program yang sudah berjalan, agar dunia usaha tidak menghadapi ketidakpastian yang berlebihan,” ujar Saleh.

Terkait dampak reshuffle, Saleh menyatakan optimistis langkah ini dapat membawa energi baru dan memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dengan kebijakan sektor riil. “Dengan ditunjuknya Pak Purbaya selaku Menteri Keuangan yang baru, tentu diharapkan akan ada penajaman prioritas dalam menjaga stabilitas makro sekaligus memberikan ruang lebih luas bagi pertumbuhan industri dan penciptaan lapangan kerja,” jelasnya.

Baca Juga: Masjid Raya Baitul Mukhtar BSD Perdana Gelar Salat Jumat, Saleh Husin, Jusuf Kalla, dan Nasaruddin Umar Khusyuk Bersama Ribuan Jemaah

Lebih lanjut, Kadin Perindustrian juga menyoroti kebutuhan akan kebijakan fiskal yang lebih pro-growth. “Kami dari dunia industri berharap adanya kebijakan fiskal yang lebih pro-growth dengan mendorong insentif bagi industri pengolahan, baik melalui keringanan pajak, pembiayaan yang lebih terjangkau, maupun stimulus investasi. Selain itu, harmonisasi tarif dan bea masuk juga perlu ditata agar industri dalam negeri lebih kompetitif,” terangnya.

Saleh menambahkan bahwa reformasi struktural menjadi agenda penting yang perlu diprioritaskan Menteri Keuangan baru. “Reformasi struktural yang paling mendesak adalah perbaikan sistem perpajakan agar lebih adil, sederhana, dan mendorong kepatuhan sukarela. Selain itu, efisiensi belanja negara perlu diperkuat dengan fokus pada belanja produktif, terutama untuk infrastruktur, pendidikan vokasi, dan riset industri. Reformasi birokrasi dalam pengelolaan APBN juga penting untuk memastikan kebijakan lebih responsif terhadap kebutuhan dunia usaha,” katanya.

Tak kalah penting, komunikasi antara pemerintah dan pelaku industri juga harus ditingkatkan. “Ya saya kira Pak Purbaya dapat melakukan komunikasi yang terbuka, rutin, dan berbasis data sangat diperlukan. Forum dialog antara Kementerian Keuangan dengan asosiasi pelaku industri dalam hal ini baik Kadin maupun Apindo harus diperkuat sehingga aspirasi dunia usaha dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan. Dengan demikian, setiap kebijakan fiskal yang diambil dapat lebih tepat sasaran, mengurangi potensi distorsi, dan meningkatkan kepercayaan pelaku industri,” pungkasnya.