RI Berkomitmen Kolaborasi Bersama G20 Bangun Pariwisata Berkelanjutan

Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa menghadiri rangkaian kegiatan G20 Tourism Ministers Meeting saat melakukan kunjungan kerja ke Mpumalanga, Afrika Selatan.

Dalam forum yang berlangsung pada Sabtu (13/9/2025) itu, Indonesia sebagai negara anggota G20 berpartisipasi aktif dalam berbagai pertemuan dan diskusi untuk merumuskan prioritas global di sektor pariwisata.

Baca Juga: Kembali Masuk Fortune 100, Kinerja Pelindo 2024 Terus Tumbuh Positif

"Indonesia dalam hal ini Kementerian Pariwisata berkomitmen mendukung pengembangan pariwisata bersama negara-negara G20 serta meningkatkan dan mempererat hubungan kerja sama antarnegara. Utamanya terkait dengan pariwisata sesuai poin output dalam Presidensi G20 Afrika Selatan," ujar Wamenpar, dikutip dari siaran pers Kemenpar, Senin (15/9).

Forum G20 Tourism Ministers’ Meeting di Afrika Selatan menghasilkan Mpumalanga Declaration, sebuah kesepakatan penting untuk membangun pariwisata global yang berkelanjutan, inklusif, dan tangguh. Mpumalanga Declaration ini telah disepakati bersama dan mendapat dukungan dari para Menteri dan Perwakilan Menteri Pariwisata G20.

“Dengan mendukung Deklarasi Mpumalanga, Indonesia menegaskan komitmen untuk berkolaborasi bersama negara-negara G20 dan mitra internasional untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai motor pertumbuhan ekonomi yang adil, ramah lingkungan, serta memberi manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat,” kata Wamenpar Ni Luh.

Ada empat fokus Indonesia dalam Deklarasi Mpumalanga, yaitu inovasi digital untuk mendorong start-up dan UMKM pariwisata, pembiayaan dan investasi pariwisata yang adil dan berkelanjutan, konektivitas udara untuk mempermudah perjalanan lintas negara, dan penguatan resiliensi demi pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. 

“Keempat poin ini sangat relevan dengan agenda pembangunan pariwisata Indonesia,” tutur Wamenpar Ni Luh.

Khusus pada pilar pembiayaan dan investasi pariwisata yang adil dan berkelanjutan, Indonesia menekankan tiga prioritas penting yaitu meningkatkan akses pembiayaan bagi negara-negara berkembang, agar mereka dapat mengembangkan sektor pariwisata dengan lebih merata dan adil.

Kemudian memasukkan keberlanjutan dan inklusivitas ke dalam kriteria pendanaan, sehingga setiap investasi pariwisata tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga ramah lingkungan dan berdampak sosial positif.

“Dan ketiga, memperkuat kemitraan antara sektor publik dan swasta, karena kolaborasi adalah kunci untuk menghadirkan solusi nyata dan mempercepat pembangunan pariwisata berkelanjutan,” ujarnya.