Program Makan Bergizi Gratis Picu KLB, CISDI Desak Evaluasi Menyeluruh

Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG). Desakan itu disampaikan setelah lembaga tersebut mencatat sedikitnya 5.626 kasus keracunan makanan sejak program diluncurkan pada 6 Januari hingga 19 September 2025 di 17 provinsi.

“CISDI menuntut pemerintah untuk segera moratorium atau penghentian sementara program MBG secara menyeluruh,” tegas Founder dan CEO CISDI, Diah Saminarsih, melalui keterangan pers, Jumat (19/9) malam.

Menurut Diah, sejumlah kasus bahkan ditetapkan sebagai kejadian luar biasa (KLB) karena menimpa ratusan siswa dan melumpuhkan kegiatan belajar. Korban harus mendapatkan perawatan medis di puskesmas maupun rumah sakit.

Ia menambahkan, keracunan massal juga menambah beban biaya tak terduga bagi pemerintah daerah. Kondisi ini semakin memberatkan karena alokasi transfer ke daerah dalam RAPBN 2026 dipangkas 24,7% menjadi Rp650 triliun dari Rp864,1 triliun di APBN 2025.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Siap Alihkan Dana MBG Jika Tidak Terserap

Selain masalah kesehatan, CISDI menyoroti lemahnya tata kelola MBG. Hingga delapan bulan berjalan, program ini belum memiliki payung hukum berupa peraturan presiden maupun aturan turunan lain, sehingga mekanisme kelembagaan tidak jelas.

“Maraknya kasus keracunan serta masifnya produk pangan ultra-proses dalam menu MBG juga merupakan bentuk pelanggaran hak penerima manfaat program ini, khususnya anak usia sekolah,” kata Diah.

CISDI menilai, menu MBG yang banyak berisi makanan ultra-proses dan susu berperisa tinggi gula berpotensi memicu masalah kesehatan lain seperti berat badan berlebih pada anak dan remaja. Kondisi ini dianggap kontraproduktif dengan tujuan utama MBG, yakni memperbaiki status gizi anak.

Baca Juga: Sebut Ada 5.360 Anak mengalami Keracunan, JPPI Minta Program MBG Dihentikan dan Dievaluasi Total

Sejalan dengan tuntutan moratorium, CISDI juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola organisasi, penentuan menu, kualitas makanan yang disalurkan, serta alokasi dan akuntabilitas anggaran.

Pemerintah, kata Diah, perlu membuka kanal pelaporan publik agar aduan masyarakat dapat diproses sebagai bentuk pemulihan hak korban.

“Kita tidak bisa membiarkan anak-anak kita kembali menjadi korban keracunan akibat program yang direncanakan dan dijalankan tanpa perhitungan matang,” pungkasnya.