Selama MBG Dievaluasi, Pemerintah Diminta Siapkan Program Pengganti Jaga Gizi Anak

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani, menilai keputusan pemerintah menutup sementara sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah korektif yang perlu diapresiasi.

Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menanggapi persoalan kesehatan masyarakat, khususnya kasus keracunan yang dialami ribuan siswa di berbagai daerah.

“Langkah penutupan sementara ini adalah bentuk kepedulian pemerintah terhadap kesehatan anak-anak. Dengan adanya evaluasi menyeluruh, kita berharap program MBG dapat kembali berjalan dengan standar yang lebih baik dan aman,” kata Netty dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat, 3/10.

Netty menambahkan, program MBG sejatinya memiliki tujuan mulia, yakni memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi seimbang yang mendukung pertumbuhan dan proses belajar.

"Oleh sebab itu, berbagai kelemahan teknis maupun operasional yang muncul dalam pelaksanaannya harus segera dibenahi tanpa mengurangi semangat awal dari program tersebut," katanya.

Netty menekankan pentingnya penguatan standar keamanan pangan di setiap dapur MBG/SPPG.

Ia mendorong keterlibatan penuh lembaga teknis seperti BPOM, Kementerian Kesehatan, serta Dinas Kesehatan daerah untuk memastikan keamanan pangan dan mutu gizi benar-benar terjaga.

Selain itu, menurutnya, masyarakat dan orang tua juga perlu dilibatkan sebagai mitra pengawasan.

Netty juga mengingatkan agar penutupan sementara SPPG tidak mengurangi hak anak-anak untuk tetap mendapatkan gizi harian.

“Anak-anak adalah pihak yang paling membutuhkan program ini. Jangan sampai mereka dirugikan. Selama evaluasi berjalan, pemerintah perlu menyiapkan mekanisme pengganti agar asupan gizi tetap terjaga,” tegasnya.