Muzani Tekankan Pentingnya Kepatuhan Hukum dalam Penunjukan Direksi Asing di BUMN

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani menegaskan bahwa penunjukan warga negara asing untuk memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak menjadi persoalan selama sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.  

“Sejauh peraturannya memungkinkan, saya kira tidak ada masalah. Asal peraturannya memungkinkan, kan? Kalau memungkinkan, silakan. Tapi kalau tidak, ya jangan dilakukan,” ujar Muzani di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/10/2025).  

Ia menekankan bahwa setiap kebijakan pemerintah, termasuk dalam hal pengelolaan BUMN, harus berjalan sesuai koridor hukum. Pemerintah, menurutnya, wajib menaati setiap aturan yang telah disepakati bersama.  

“Saya kira pemerintah ini berjalan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pokoknya peraturan dan perundang-undangan itu adalah kesepakatan bersama yang harus kita taati dan dibuat secara bersama,” kata Muzani.  

Baca Juga: Rosan Buka Suara Soal Direksi Garuda Dijabat Purnawirawan TNI Hingga WNA

Menanggapi kritik publik yang menilai penunjukan pimpinan asing di BUMN bisa mengancam kedaulatan nasional, Muzani memilih untuk berhati-hati. Ia menegaskan bahwa penilaian terkait hal tersebut harus tetap merujuk pada ketentuan hukum yang ada.  

“Untuk hal seperti itu saya harus cek dulu ya. Tapi sekali lagi, peraturan perundang-undangan itu adalah kesepakatan bersama yang kita buat dan itu harus kita junjung bersama,” ujarnya.  

Muzani juga menyatakan keyakinannya bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menjalankan seluruh kebijakan sesuai aturan yang berlaku.

“Saya kira pemerintahan Prabowo adalah pemerintahan yang bertekad menaati itu (Peraturan Perundang-undangan) semuanya,” pungkasnya.