Sempat Hentikan Operasi TPL, Luhut Ungkap Dibuka Lagi karena Lobi

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) sempat dihentikan pada awal 2000-an, namun kembali beroperasi karena kuatnya lobi-lobi, meski perusahaan tersebut dinilai merusak lingkungan di kawasan Danau Toba dan Tapanuli.

Luhut mengatakan, penghentian sementara operasional TPL—yang sebelumnya bernama Indorayon—terjadi ketika ia menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada era Presiden Abdurrahman Wahid. Keputusan itu diambil setelah ia melihat langsung dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan tersebut.

“Saya nolak TPL itu sebenarnya sejak saya lihat sendiri waktu saya memperindag. Waktu saya pergi ke Toba, ke gereja HKBP di PR aja saya lewat TPL, saya lihat wadah demo,” ujarnya, dalam unggahan di akun instagramnya @luhut.pandjaitan, Jakarta, Selasa (13/1/2026). 

Baca Juga: Murka Dituding Punya Saham TPL, Luhut Tantang Penuduh Tunjukan Bukti Dihadapannya

Ia menuturkan, masyarakat saat itu menyampaikan langsung keluhan terkait pencemaran lingkungan. “Ini merusak lingkungan, Pak. Air keruh di Toba juga. Terus kemudian bau juga. Kemudian potongan kayu juga,” katanya. Menurut Luhut, sejak 2001 masyarakat sudah memahami dampak kerusakan lingkungan akibat aktivitas industri pulp dan kertas di wilayah tersebut.

Setelah kunjungan itu, Luhut mengaku langsung mengusulkan penghentian operasional perusahaan kepada Presiden Abdurrahman Wahid. “Waktu jamannya Gus Dur, itu saya usulkan langsung setelah pulang dari situ. Jadi kita suspend saja, kita tutup saja,” ujarnya.

Ia menyebut keputusan tersebut sempat menimbulkan polemik, terutama dengan alasan dampak ekonomi. Namun, perusahaan akhirnya kembali beroperasi. “Tapi perjalanan waktu, itu dibuka lagi karena lobbynya itu luar biasa,” kata Luhut.

Menurut Luhut, pembukaan kembali operasional TPL berkontribusi terhadap kerusakan hutan di kawasan Tapanuli. “Kerusakan yang paling besar hutan di Tapanuli adalah karena TPL ini, Indorayon ini,” ujarnya. Ia menyatakan, jika ditelusuri melalui data dan foto satelit, jejak deforestasi di wilayah tersebut dapat terlihat dengan jelas.

Baca Juga: Saham INRU Kena Suspensi Usai Operasional Dihentikan Pemerintah

Dalam kesempatan yang sama, Luhut juga mengungkapkan bahwa dirinya pernah menyarankan kepada Presiden agar lahan TPL dilepaskan untuk kepentingan rakyat. “Sekalian saja Pak, di-relinquish tanahnya TPL itu sehingga petani bisa kerja di sana, rakyat,” katanya. Ia menilai tidak ada lagi urgensi mempertahankan operasional TPL di kawasan tersebut.

Selain membahas operasional TPL, Luhut kembali menegaskan tidak memiliki kepentingan bisnis di perusahaan tersebut. Ia membantah tudingan kepemilikan saham yang kerap diarahkan kepadanya. “Kalau ada orang nuduh saya punya saham, saya akan marah. Tunjukkan, saya tidak pernah punya saham,” ujarnya.

Luhut menyatakan, satu-satunya izin usaha pertambangan yang ia miliki berasal dari perusahaan yang ia dirikan sendiri. “Kecuali di perusahaan saya, yaitu Toba Sejahtera yang saya buat sendiri. Di situ ada Kutai Energi, satu-satunya yang punya IUP yang saya dapat tahun 2003 atau 2004, IUP batu bara di Kutai Kertanegara,” katanya.

Ia juga menepis tudingan kepemilikan saham di sektor nikel maupun kawasan industri Morowali. “Saya tidak punya IUP nikel. Saya tidak punya saham di Morowali yang dituduh-tuduhkan,” ujar Luhut.

Luhut mengimbau agar tudingan terhadap pejabat publik disampaikan berbasis data. “Kita yang pejabat-pejabat tinggi jangan asal ngomong juga. Pakai data. Ada tidak datanya? Baru ngomong. Jangan asal nuduh, tidak elok itu,” katanya.